Breaking News:

Diatur Dalam Perda, Tarif Parkir Mobil di Kota Yogyakarta Memang Bisa Menyentuh Rp 20 Ribu

Sebuah foto yang menunjukkan tarif parkir mobil di Jalan KH Ahmad Dahlan sebesar Rp 20 ribu, viral di media sosial sejak Senin (31/5/2021).

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA/ Azka Ramadhan
Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sebuah foto yang menunjukkan tarif parkir mobil di Jalan KH Ahmad Dahlan sebesar Rp 20 ribu, viral di media sosial sejak Senin (31/5/2021).

Wakil Wali Kota Yogya, Heroe Poerwadi pun merespon polemik tersebut.

Orang nomor dua di kota pelajar itu menyampaikan, saat ini Kota Yogyakarta telah memiliki Perda No. 1 Tahun 2020 dan Perda No. 2 Tahun 2020, yang mengarur tentang Restribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

Baca juga: Masih Belum Ditemukan, Proses Pencarian Korban Hilang Pantai Ngluwen Gunungkidul Berlanjut Sepekan

"Perda tentang perparkiran ada, dan memungkinkan parkir swasta, atau perorangan yang sifatnya insidental. Misal saat ada event, boleh mengjukan izin," ungkap Heroe.

Selain itu, merujuk pada peraturan daerah, pengelola lahan parkir dimungkinkan untuk menerapkan tarih progresif, atau hitungan per jam, khusus di kawasan premium.

Antara lain, di Jalan Urip Sumoharjo, serta kawasan Malioboro.

Wisatawan dipatok tarif parkir mahal di Jalan KH Ahmad Dahlan Kota Yogyakarta
Wisatawan dipatok tarif parkir mahal di Jalan KH Ahmad Dahlan Kota Yogyakarta (Info Cegatan Jogja)

Menurut Perda Nomor 1 Tahun 2020, tarif parkir tepi jalan umum bagi sepeda motor adalah Rp2.000 di 2 jam pertama, dan progresif pada jam berikutnya Rp 1.500.

Kemudian untuk mobil, tarif dasarnya Rp 5.000 untuk 2 jam pertama, dan jika berlanjut ke jam berikutnya, progresif Rp 2.500.

"Malioboro dan Jalan Solo masuk premium, tarif dasarnya berbeda. Kemudian, bisa dimungkin progresif, di dalam Perda maksimal 4 kali lipat dari tarif dasar," cetusnya.

Hanya saja, tambahnya, pengelola tempat parkir, terutama yang swasta, harus memberikan edukasi kepada pengguna jasanya. Yakni, dengan menjelaskan payung hukum yang menjadi dasar penerapan tarif parkir tersebut.

Baca juga: BREAKING NEWS: Puluhan Warga Ngaglik yang Isolasi di Asrama Haji Sudah Pulang ke Rumah

"Cantumkan perdanya apa, tarif dasarnya berapa, terus per jamnya berapa, sehingga masyarakat tidak bingung. Karena dimungkinkan tarif progresif, ya," ucap Wawali.

Tapi, sebelum sampai di sana, para jukir harus memastikan terlebih dahulu bahwa lahan yang ditempati untuk aktivitas parkir tersebut legal dan diperbolehkan. Sebab, jika titik tersebut ilegal, maka jelas melanggar peraturan.

"Karena semua harus ada izinnya. Teman-teman dari Dishub sudah saya minta untuk melakukan investigasi masalah parkir di Jalan KHA Dahlan itu," tuturnya. (aka)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved