Breaking News:

Aglomerasi DI Yogyakarta

Silaturahmi di DI Yogyakarta Harus Tes Covid-19, Pakar UGM: Kebijakan Bersifat Imbauan

Menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait larangan mudik lokal di wilayah aglomerasi, pemerintah daerah (Pemda) DIY menetapkan aturan baru

Penulis: Maruti Asmaul Husna | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM / Miftahul Huda
ILUSTRASI Pengendara sepeda motor yang melintas di Tugu Pal Putih Yogyakarta taat prokes dengan mengenakan masker, Minggu (24/1/2021) 

"Saya kira adanya poin harus rapid test itu lebih ke imbauan dan memastikan pemerintah provinsi tidak disalahkan Satgas Covid-19," tuturnya.

"Tapi apakah ini bisa diimplementasikan, ini hal lain, karena kalau orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mengetahui sudah tes atau belum kan harus diperiksa. Karena itu ini saya kira lebih kepada suatu imbauan dan bentuk kehati-hatian," sambung Wawan.

Menurut Wawan, masyarakat sendiri yang harus ikut berkontribusi dalam melakukan proses pengawasan. Misalnya, bertemu dengan sanak saudara yang memang aman.

"Dari sisi proses pengawasannya saya kira aparatur pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat yang paling mungkin  menggerakkan. Dalam arti desa, RT, RW yang harus paling memerhatikan komunitasnya. Kalau pemerintah provinsi, kabupaten/kota susah. Tapi (pemerintah) desa, RT, RW bisa mendorong agar komunitasnya saling memerhatikan satu sama lain," papar Wawan.

Baca juga: Bikin Bingung, Ini Pengakuan Masyarakat di DI Yogyakarta Tentang Kebijakan Mudik Lokal Aglomerasi

Ia menambahkan, pengawasan pencegahan Covid-19 selama masa Idul Fitri bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Jika mengandalkan aparatur pemerintah secara penuh, kata dia, hampir tidak mungkin karena ada keterbatasan.

"Masyarakat harus saling menanyakan ketika didatangi, atau melakukan pemeriksaan suhu, itu yang bisa dilakukan menurut saya," kata Wawan.

Peran dari Posko Covid-19 atau Satgas Covid-19 di level desa saat ini, tambahnya, menjadi garda paling penting untuk mencegah penyebaran Covid-19. Sehingga diperlukan imbauan dan dukungan kepada pemerintah di level ini.

Kepada masyarakat, Wawan berpesan, warga perlu mengembangkan resiliensi sosial sendiri. "Resiliensi sosial menjadi penting, saling mengawasi dan menjaga satu sama lain, tetapi jangan saling curiga. Jangan overreacted dan tetap patuhi protokol kesehatan, sehingga tetap bisa berinteraksi," bebernya. (uti)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved