Breaking News:

Yogyakarta

Pemerintah Desa di DI Yogyakarta Berhak Tolak Pemudik Jika Tak Sertakan Surat Rapid Antigen

Pihak pemerintah desa berhak menolak para pemudik yang masuk ke kampung halaman tanpa menunjukan hasil rapid test antigen.

TRIBUNJOGJA.COM / Kurniatul Hidayah
Koordinator Bidang Gakkum Satgas COVID-19 DIY, Noviar Rahmad 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Tim penegak hukum (Gakkum) Satgas COVID-19 pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memastikan tidak akan melakukan penjagaan di perbatasan pasca peniadaan mudik lebaran 2021 diberlakukan.

Sebagai gantinya, bidang Gakkum Satgas COVID-19 DIY akan menekankan pengawasan di tingkat RT/RW.

Koordinator Bidang Gakkum Satgas COVID-19 DIY Noviar Rahmad mengatakan, tahun lalu pemerintah mengeluarkan instruksi pelarangan mudik.

Namun, tetap saja masyarakat banyak yang nekat untuk melakukan perjalanan mudik.

Baca juga: Larangan Mudik Lebaran 2021, Ini Skema Penyekatan yang Disiapkan Polisi

"Dan kenyataannya sekitar 46.000 pemudik dari luar DIY datang ke Jogja, itu dalam kondisi dilarang," jelasnya.

Oleh karena itu, tahun ini pihaknya tidak menginstruksikan kepada Dishub DIY dan tim penegak hukum lainnya untuk menjaga perbatasan DIY-Jawa Tengah.

Dirinya tidak memungkiri jika pemerintah DIY tidak dapat mencegah masyarakat untuk kembali ke kampung halaman.

"Tetapi yang harus dilakukan adalah pemeriksaan prokes dan rapid test antigen terhadap pemudik lewat RT/RW," katanya, kepada Tribunjogja.com, Selasa (30/3/2021)

Ia menambahkan, pemeriksaan rapid test tingkat RT/RW akan dimassifkan oleh pemerintah desa atau kelurahan.

Menurut Noviar, pihak pemerintah desa berhak menolak para pemudik yang masuk ke kampung halaman tanpa menunjukan hasil rapid test antigen.

Halaman
123
Penulis: Miftahul Huda
Editor: Gaya Lufityanti
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved