Yogyakarta

Pemerintah Desa di DI Yogyakarta Berhak Tolak Pemudik Jika Tak Sertakan Surat Rapid Antigen

Pihak pemerintah desa berhak menolak para pemudik yang masuk ke kampung halaman tanpa menunjukan hasil rapid test antigen.

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Kurniatul Hidayah
Koordinator Bidang Gakkum Satgas COVID-19 DIY, Noviar Rahmad 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Tim penegak hukum (Gakkum) Satgas COVID-19 pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memastikan tidak akan melakukan penjagaan di perbatasan pasca peniadaan mudik lebaran 2021 diberlakukan.

Sebagai gantinya, bidang Gakkum Satgas COVID-19 DIY akan menekankan pengawasan di tingkat RT/RW.

Koordinator Bidang Gakkum Satgas COVID-19 DIY Noviar Rahmad mengatakan, tahun lalu pemerintah mengeluarkan instruksi pelarangan mudik.

Namun, tetap saja masyarakat banyak yang nekat untuk melakukan perjalanan mudik.

Baca juga: Larangan Mudik Lebaran 2021, Ini Skema Penyekatan yang Disiapkan Polisi

"Dan kenyataannya sekitar 46.000 pemudik dari luar DIY datang ke Jogja, itu dalam kondisi dilarang," jelasnya.

Oleh karena itu, tahun ini pihaknya tidak menginstruksikan kepada Dishub DIY dan tim penegak hukum lainnya untuk menjaga perbatasan DIY-Jawa Tengah.

Dirinya tidak memungkiri jika pemerintah DIY tidak dapat mencegah masyarakat untuk kembali ke kampung halaman.

"Tetapi yang harus dilakukan adalah pemeriksaan prokes dan rapid test antigen terhadap pemudik lewat RT/RW," katanya, kepada Tribunjogja.com, Selasa (30/3/2021)

Ia menambahkan, pemeriksaan rapid test tingkat RT/RW akan dimassifkan oleh pemerintah desa atau kelurahan.

Menurut Noviar, pihak pemerintah desa berhak menolak para pemudik yang masuk ke kampung halaman tanpa menunjukan hasil rapid test antigen.

Kewenangan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DIY nomor 24 Tahun 2022 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan COVID-19.

Baca juga: Nekat Mudik Lebaran 2021, ASN Terancam Sanksi Disiplin

"Jadi bagi mereka yang tidak memiliki surat rapid test antigen, mereka akan kami minta ke fasyankes. Dikawal linmas setempat. Kalau tidak mau ke fasyankes, pihak Rt bisa menolak. Itu sudah ada pergubnya," papar Noviar.

Menurut Noviar, pengawasan tingkat Rt/Rw jauh lebih efektif karena saat penjagaan di perbatasan wilayah dilakukan, pengaruhnya hanya sedikit.

"Karena penjagaan tidak 24 jam. Banyak yang lolos kalau hanya dijam tertentu. Akan lebih efektif kalau di RT/RW. Karena pemudik kan sudah pasti balik ke rumah, atau ke hotel," tegasnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved