Lima Pimpinan Satker Kementrian Perindustian di DI Yogyakarta Tandatangani Surat Zona Integritas

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Bertepatan kunjungan Inspektur Jenderal Kemenperin di Yogyakarta, Jumat (12/3) lalu, dilaksanakan penandatanganan surat komitmen pembangunan zona integritas tahun 2021 oleh 5 pimpinan satuan kerja Kementerian Perindustrian di Wilayah Yogyakarta, di antaranya BBKB, BBKKP, BDI Yogyakarta, SMTI Yogyakarta dan Politeknik ATK Yogyakarta.

Disamping itu, Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian juga membuka acara pencanangan persiapan Zona Integritas (ZI)  Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021 di BBKB melalui acara Ngopi Bareng dan Rasan-Rasan “Ngobras” yang dihadiri oleh seluruh pegawai BBKB secara virtual.  

Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian,  Masrokhan, juga memberikan apresiasi dan dukungan kepada Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Yogyakarta yang dinilai memiliki komitmen dalam melakukan perubahan untuk menjaga tata kelola pemerintahan lebih baik di instansinya, yang dibuktikan dengan perolehan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2018.  

Baca juga: Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul Optimis Produksi Kedelai 2021 Bisa Sesuai Target

Kepala BBKB Yogyakarta, Titik Purwati Widowati menyampaikan, bahwa sejak dicanangkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Kementerian Perindustrian, seluruh pegawai BBKB Yogyakarta telah menandatangani Pakta Integritas.

"Mulai dari Pimpinan hingga pelaksana, telah berkomitmen penuh mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," terang Titik.

Sekadar informasi, sistem birokrasi yang transparan, akuntabilitas, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan hal yang mutlak dijalankan oleh setiap instansi pemerintah, termasuk oleh Kementerian Perindustrian.

Guna mewujudkan birokrasi yang bersih tersebut, Kemenperin terus berupaya mendorong pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di seluruh satuan kerja (satker) satker yang ada. Upaya tersebut sejalan dengan arahan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita untuk mempertahankan birokrasi yang bersih, produktif, dan akuntabel.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Doddy Rahadi, terus berkomitmen dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada dunia industri dan masyarakat luas guna mengawal pertumbuhan dan kontribusi sektor industri manufaktur agar tetap menjadi penggerak utama bagi ekonomi nasional, terlebih pada era digital saat ini.  

Sebab, di era digital ini masyarakat menginginkan segala pengurusan lebih cepat, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, pelaksanaan pelayanan publik dituntut untuk dapat memberikan layanan yang prima.

Sejak tahun 2005, Kementerian Perindustrian telah menjalankan serangkaian program reformasi birokrasi untuk mewujudkan perubahan menuju tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).

"Pembangunan Zona Integritas melalui penanaman nilai dan budaya kerja yang positif kepada aparatur di lingkungan Kementerian Perindustrian, akan mampu menciptakan kinerja yang unggul dan berkomitmen memacu kinerja industri nasional," ujar Doddy Rahadi.

Lebih lanjut ia mengatakan, keberhasilan Pembangunan Zona Integritas, sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu, yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi dimana individu berada dan melakukan kegiatannya.

Baca juga: KEBAKARAN, Satu Bangunan di Klaten Nyaris Jadi Abu Setelah Diamuk Si Jago Merah

"Inovasi-inovasi baru khususnya di bidang digitalisasi pelayanan yang dibangun oleh unit satuan kerja Kementerian Perindustrian bertujuan untuk peningkatan kualitas layanan kerja dalam upaya menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," jelasnya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian, Masrokhan, menyampaikan dukungan dan komitmennya untuk terus memperbaiki jajaran birokrasi yang bersih, produktif, transparan, melayani masyarakat, dan akuntabel. Hal ini dalam rangka menciptakan seluruh aparatur yang dapat turut mendorong kinerja sektor industri nasional agar semakin berdaya saing global.

"Kementerian Perindustrian terus berupaya mewujudkan Reformasi Birokrasi khususnya dalam hal pencegahan dan praktik korupsi. Hal ini didukung pula melalui pendampingan, asistensi serta verifikasi dan evaluasi oleh Tim Inspektorat terhadap kesiapan tata kelola Zona Integritas unit satuan kerja Kementerian Perindustrian," ujar Masrokhan. (Han)