WAWANCARA EKSKLUSIF: Regulasi Vaksin Mandiri Mulai Digodok, Epidemiolog UGM Buka Suara

Nah, vaksin mandiri ini membuat kacau prioritas tadi. Memang seharusnya, pemerintah fokus dulu ke peningkatan vaksinasi prioritas.

Ditambah, stock vaksin belum tentu ada. Kalau ada, bagaimanapun harus ke prioritas dulu.

Apa yang harus dipersiapkan pemerintah agar vaksin mandiri tidak mengganggu vaksin prioritas?

Pertama, jumlah barang atau vaksin prioritas harus terpenuhi dulu baru berbicara vaksin mandiri.

Vaksin mandiri itu kan artinya konsumen berani membayar, meski mahal sekalipun dan banyak yang mau.

Perusahaan bisa langsung meminta ke vendornya, seperti AstraZeneca, Pfizer/BioNTech atau Sinopharm.

Itu pun pastinya akan rebutan dan tinggal bagaimana persetujuan mereka saja.

Pasokan vaksin ini harus diawasi betul agar tidak kacau. Jangan sampai produsen vaksin malah memberikan lebih banyak ke program vaksinasi mandiri.

Jika seperti itu, nanti pemerintah tidak bisa mendatangkan untuk program prioritas. Ini malah kacau.

Kedua, cara distribusinya. Jangan sampai kacau juga, meski sudah ditetapkan harga atas dan harga bawah.

Namun, orang pasti akan berebut dan menghalalkan segala cara. Ini biasanya terjadi di Indonesia.

Pasti ada yang berani bayar tinggi untuk mendapatkan vaksin Pfizer yang diklaim bagus. Regulasi ini harus diatur juga agar tidak ada permainan di belakang.

Kalau pasti vaksin mandiri, dipastikan siapa yang boleh beli, bagaimana cara belinya dan apa saja yang tidak boleh dilanggar.

Ini harus lebih ketat dan lebih jelas lagi. Prioritasnya ditata dulu baru menjelaskan program vaksinasi mandiri.

Sistemnya harus baik agar tidak ada yang menyerobot antrian. Ini bertujuan untuk meminimalisasi ketimpangan.