WAWANCARA EKSKLUSIF: Regulasi Vaksin Mandiri Mulai Digodok, Epidemiolog UGM Buka Suara

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Isu tentang vaksinasi mandiri memang sedang hangat dibicarakan.

Diketahui, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin akan menyiapkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) khusus terkait pengelolaan vaksin mandiri.

Bahkan, Menkes Budi juga sudah bertemu dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri untuk ikut mengawal program vaksinasi mandiri.

Namun, sejumlah pakar epidemiologi di Indonesia menilai, wacana vaksin mandiri tersebut masih terlalu dini dibicarakan.

Hal ini lantaran pemerintah masih belum menuntaskan program vaksinasi prioritas untuk tenaga kesehatan, pekerja publik dan lansia.

Berikut hasil wawancara eksklusif Tribun Jogja dengan Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) dr Bayu Satria Wiratama MPH mengenai isu vaksinasi mandiri.

Baca juga: Berawal dari Nyinyiran Netizen, Skater Perempuan Bunga Dwi Nawang Wulan Tunjukan Kelihaiannya

Sebagai pakar epidemiologi, bagaimana pendapat Anda tentang program vaksinasi mandiri yang dibicarakan pemerintah?

Kami rasa, itu seharusnya belum digaungkan karena fokus utama vaksinasi ini masih di kelompok prioritas, seperti tenaga kesehatan (nakes), pekerja publik, orang tua lanjut usia (lansia), orang rentan dengan komorbiditas dan masyarakat umum.

Progres vaksinasi kita saja kan belum sampai ke masyarakat umum, baru mau menyelesaikan di nakes.

Seharusnya, belum ada vaksinasi mandiri ataupun pembuatan undang-undangnya, mengingat masyarakat prioritas saja belum selesai.

Mengapa program vaksinasi mandiri belum bisa dilakukan saat ini?

Adanya vaksinasi mandiri ini pasti akan ditujukan untuk masyarakat umum, bukan lagi pekerja publik, lansia atau nakes.

Ini tidak sesuai dengan program pemberian vaksin di Indonesia yang mengutamakan orang-orang prioritas.

Mungkin ada lansia yang mau beli, tapi kan kalau sudah dipastikan dapat, ya kenapa harus ikut yang mandiri.