Breaking News:

Vaksin Covid

Pemerintah Pusat Berlakukan Sanksi, Sri Sultan HB X: Kami Belum Temukan Orang yang Menolak Vaksin

Pemerintah Pusat resmi memberlakukan sanksi kepada masyarakat yang menolak untuk menjalani vaksinasi COVID-19.

TRIBUNJOGJA/ Yuwantoro Winduajie
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Yuwantoro Winduajie

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Pusat resmi memberlakukan sanksi kepada masyarakat yang menolak untuk menjalani vaksinasi COVID-19.

Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menuturkan, walaupun Perpres sudah diterbitkan, hingga saat ini Pemda DIY belum memutuskan untuk memberlakukan sanksi bagi masyarakat yang enggan disuntik vaksin COVID-19.

"Di Yogya sampai saati ini tidak ada (pemberlakuan sanksi)," ucapnya saat ditemui di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Senin (15/2/2021).

Baca juga: PRIHATIN, Hanya 30 Persen Siswa yang Punya Handphone Sendiri untuk PJJ di Gunungkidul

Menurut HB X, hingga saat ini, dirinya belum menerima adanya laporan penolakan dari masyarakat terhadap vaksin COVID-19.

Sebab, proses vaksinasi memang belum mengarah kepada masyarakat umum.

"Tidak ada yang menolak kami belum menemukan orang yang menolak. Karena baru tenaga kesehatan belum ke arah publik. Ya semoga tidak ada yang menolak lah demi kesehatan kita bersama," tutur Raja Keraton itu.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji menuturkan, kendati Gubernur berkomitmen untuk tidak memberlakukan sanksi, mau tidak mau Pemda DIY harus menaati aturan yang dibuat pemerintah terkait pemberlakuan sanksi.

Namun menurutnya, alih-alih memberikan sanksi, Gubernur akan selalu mengedepankan pendekatan edukatif kepada masyarakat. 

Harapannya, masyarakat akan tergerak untuk melakukan vaksinasi secara mandiri tanpa adanya paksaan.

Baca juga: KEJAHATAN JALANAN, Bacok Orang Tak Dikenal, Tiga Pelajar Diringkus Polres Bantul

Keputusan untuk memberikan sanksi pun bakal diterapkan sebagai langkah paling akhir.

"Tentu aturan yang dibuat pusat tidak boleh dilanggar. Tapi pendekatan pak gubernur itu tidak pada sanksi tapi bagaimana menyadarkan masyarakat untuk mengikuti vaksinasi," jelasnya.

"Kalau mereka yang menolak vaksinasi padahal memenuhi persyaratan tentu kita tidak bisa menerapkan aturan yang berbeda. Tetapi pendekatan berbeda, pendekatan gubernur untuk meyakinkan masyarakat itu penting," tuturnya. (tro)

Penulis: Yuwantoro Winduajie
Editor: Kurniatul Hidayah
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved