Komisi A DPRD DIY Ajak Evaluasi Terkait Strategi 7 Pitulungan di Awal Pandemi Covid-19

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang percepatan penanganan Covid-19 di DIY.

Hal menarik dalam diskusi yang digelar di ruang Banggar DPRD DIY tersebut, Komisi A DPRD DIY mengingatkan kembali tentang langkah awal penanganan pandemi Covid-19.

Ketua Komisi A Eko Suwanto menjelaskan, saat itu Komisi A dan pemerintah DIY telah mengeluarkan strategi awal mencegah penyebaran Covid-19 melalui 7 pitulungan.

Secara singkat ia menjelaskan yakni yang pertama yakni memutus mata rantai Covid-19. 

"Saat itu kami libatkan pakar untuk melakukan pemetaan dan proyeksi. Ahli epidemiologi dilinatkan, ada satu hal penting saat itu bahwa kurva Covid-,19 harus landai," katanya, saat membuka forum yang dihadiri Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY Pembajun Setyaningastutie, beserta jajaran OPD lain, Kamis (17/12/2020).

Baca juga: Dorong Upaya Perlindungan Pekerja, Pemkot Yogya Tandatangani MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan

Baca juga: Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Suasana di Terminal Ir Soerkarno Klaten Masih Sepi

Strategi kedua kala itu ia menyampaikan tentang penanganan medis, serta penguatan tenaga kesehatan. Setelah sembilan bulan pandemi berjalan, ia turut menyesalkan banyaknya tenaga kesehatan yang terpapar Covid-19.

"Ketiga itu penanganan non medis, keempat dukungan APBD, kelima penegakan hukum penerapan prokes, keenam gotong royong atau disiplin masyarakat, dan terakhir meminta perlindungan Gusti Allah," imbuhnya.

Tujuh strategi yang digaungkan sejak Maret tersebut menjadi alat ukur upaya pencegahan. Namun faktanya, Eko menegaskan bahwa kasus Covid-19 terus naik.

Beberapa pertanyaan pun muncul, antara lain, Eko menyayangkan terkait langkah Dishub yang kembali membuka akses masuk DIY.

Dengan dibukanya kembali akses masuk di perbatasan DIY tersebut, menurut Eko berdampak pada tingginya arus kendaraan yang masuk ke Yogyakarta dan 100 persen tidak terkontrol.

"Mengapa penjagaan perbatasan dilepas? Dulu Komisi A ke beberapa perbatasan. Di Wonosari-Piyungan, kami juga ke Temon. Akibatnya arus kendaraan yang masuk ke Jogja 100 persen tidak terkontrol," ungkapnya.

Sehingga, lanjut Eko, dari kondisi tersebut banyak bus dari luar daerah masuk ke berbagai terminal. Begitu ditest salah satu orang dinyatakan positif, dan ketika ditanya mereka baru melakukan perjalanan.

Pertanyaan kedua, Eko menagih terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Pariwisata (Dispar) bagi wisatawan yang masuk ke DIY.

Karena fakta yang ia dapat dari hasil pemantauan di lapangan bersama anggota Komisi A lainnya, bus pariwisata penuh 100 persen. 

Padahal menurutnya, aturan yang diberlakukan bus rombongan hanya dibolehkan membawa penumpang separuh dari kapasitas tempat duduk.

"Komisi A datang memantau, bus penuh 100 persen. Tidak ada kontrol. Mereka rapid test atau tidak. Nah, dalam proses ke depan kami tidak ingin close tapi juga tidak ingin dibuka sepenuhnya," tegas politisi muda PDIP ini.

Dari beberapa temuannya tersebut, Eko menegaskan sudah saatnya Komisi A mengingatkan kembali kepada pemerintah DIY terkait aspek pencegahan Covid-19.

Selain itu, dirinya juga menyinggung terkait gerakan memakai masker yang telah dilaksanakan oleh pemerintah DIY hingga ke pemerinrah Kabupaten/Kota.

Masih kata Eko, akibat pencegahan yang sejak awal kurang maksimal maka dampaknya penanganan selanjutnya juga tidak berjalan maksimal.

"Karena sistem kesehatan tidak bisa cepat. Kenapa? Karena tidak bisa dibangun dengan instan. Untuk menyiapkan dokter spesialis saja butuh waktu 6 tahun, tambah 3 tahun dokter umum. Nakes ini terbatas. Tapi kalau sejak awal berjalan maksimal tentu tidak masalah," ujarnya.

Bentuk Tim Fokus Percepatan Covid-19

Data jumlah kasus terkonfimasi positif Covid-19 di DIY sejak 12 Maret hingga 16 Desember mencapai 8.636 kasus, dengan kasus aktif atau dalam perawatan mencapai 2616.

Melihat fakta tersebut, Eko Suwanto mengharapkan agar pemerintah DIY membuat tim khusus yang benar-benar fokus penanganan Covid-19.

Pasalnya, selama ini DPRD DIY hanya bertemu membahas persoalan Covid-19 lengkap dihadiri jajaran dari Gugus Tugas penanganan Covid-19 DIY hanya sekali.

"Harus ada tim persiapan level kecil yang khusus fokus soal Covid-19. Karena DPRD DIY ketemu gugus tugas yang lengkap itu hanya sekali," tegas dia.

Hal kedua, lanjut Eko, mengenai komunikasi dalam upaya penanganan.

Selama ini koordinasi menjadi lamban lantaran ada perbedaan kewenangan.

Misalnya, terkait pelayanan dk RSUP Dr Sardjito Yogyakarta, dalam pelayanannya menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan.

"RSUP Sardjito mau diperintah hanya dari kemenkes. Ketiga, ada RS Provinsi, dan Kabupaten. Semuanya terbentur kewenangan," ungkap dia.

Baca juga: Dinsos DIY Peringati Hari Kesetiakawanan Nasional (HKSN) dengan Memperkuat Restorasi Sosial 

Baca juga: Inilah Tanda-tanda Mengalami Delirium, Salah Satu Gejala Baru COVID-19

Sehingga ia berharap muncul sinergitas antara lembaga dalam upaya penanganan Covid-19.

Hal lainnya, Eko menegaskan agar pemerintah DIY membuka beasiswa bagi calon tenaga kesehatan yang menempuh pendidikan non beasiswa dari Kemenkes.

Meski hal itu ranahnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappedda) namun ia tetap menegaskan kepada Dinkes DIY untuk mengusulkan program tersebut sebagai betuk dukungan nakes.

"Yang mendapat beasiswa ada dari kemenkes. Yang non beasiswa ini pemda DIY perlu membiayai sekolah para nakes. Katakanlah SP 1 ada 10 orang dianggarkan, untuk bekerja buat pemda. Dan jasa medis ini dibayar sesuai dengan regulasi yang ada," tandasnya. (hda)