Ini Tanggapan DPRD DIY Saat Mendengar Aspirasi Petani Tentang Pupuk Subsidi

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Tim Pansus dari Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mendengar beberapa keluhan petani dari lima Kabupaten/Kota di DIY.

Ketua Komisi B DPRD DIY Danang Wahyu Broto menanggapi program kartu tani timbul masalah karena bersumber dari kebijakan pemerintah pusat.

Meski begitu, pihaknya tetap mendesak pemerintah DIY agar bersama-sama mencari solusi terkait minimnya ketersediaan pupuk bersubsidi.

"Program ini kalau timbul masalah itu memang bersumber dari kebijakan pemerintah pusat. Tapi kami tentu support, nanti baik provinsi atau kota untuk menjadi rekomendasi pansus," katanya, di hadapan para petani.

Baca juga: Aziz-Mansyur Ingin Membawa Kota Magelang Maju, Sehat, dan Bahagia

Baca juga: Rencana Kenaikan Cukai Hasil Tembakau 2021 Jadi Isu Utama dalam Rapimnas APTI di Yogyakarta

Baca juga: Gagal Mendaki, Truk Bermuatan Pasir di Klaten Nyaris Masuk Jurang

Kemudian, lanjut Danang, hal kedua yang menurutnya perlu menjadi catatan yakni anggaran yang dimiliki pemerintah pusat saat ini tidak mencukupi.

Sehingga kebutuhan pupuk bersubsidi yang diinginkan petani tidak semua dapat dipenuhi.

"Saya mendengar kurang lebih anggaran pemerintah pusat sekitar Rp 31 triliun. Itu sedikit untuk memenuhi pupuk bersubsidi. Tidak mungkin semua petani menerima pupuk bersubsidi," tegasnya.

Untuk menutup keterbatasan anggaran pemerintah pusat tersebut, Danang berharap pemerintah DIY dapat memberikan dukungan anggaran tambahan untuk pengadaan pupuk bagi petani.

Baca juga: Bacaan Doa Ketika Mimpi Buruk, Lengkap dengan Artinya

Baca juga: DPR RI dan Kemensos Sebut Penanganan Pengungsi Gunung Merapi di Sleman Sudah Baik

Baca juga: PT LIB Berkoordinasi dengan Pihak Keamanan Terkait Lanjutan Kompetisi

Kemudian, lanjut Danang, pihaknya juga memberi masukan kepada para petani agar sama-sama menjaga kestabilan lahan pertanian.

"Permasalahan yang kami temui di pansus inj memang agak unik. Maunya kalau punya tanaman padi, palawijo mungkin hortikultura, itu pupuk berapa pun diberikan ke tanaman," ujarnya

Sehingga menurutnya, pembatasan pupuk bersubsidi diperlukan karena rawan terhadap permasalahan atau kesuburan tanah. (hda)