Thailand Blokir Website Petisi Online Change.org karena Isinya Dianggap Melanggar UU

TRIBUNJOGJA.COM - Thailand telah memblokir akses ke situs petisi online Change.org, setelah muncul petisi yang menyerukan agar Raja Maha Vajiralongkorn dinyatakan sebagai persona non-grata di Jerman.

Kementerian Ekonomi dan Masyarakat Digital mengatakan bahwa isi petisi tersebut melanggar Undang-Undang Kejahatan Komputer Thailand.

Baca juga: Wisata Karimunjawa Kembali Dibuka, Berikut Beberapa Aturan dan Syarat Bagi Wisatawan

Baca juga: Kota Magelang Masuk Nominasi Anugerah Inovasi Indonesia Tahun 2020

Raja Vajiralongkorn dikritik oleh pengunjuk rasa karena menghabiskan sebagian besar waktunya di Jerman.

Petisi tersebut menarik hampir 130.000 tanda tangan sebelum situs itu diblokir.

Baca juga: Konfirmasi Kasus Covid-19 Bertambah, Kabupaten Magelang Masih Bertahan di Zona Oranye

Baca juga: Diskominfo Gunungkidul Sebut 890 Titik Sudah Terkoneksi Jaringan Internet

Itu terjadi ketika Thailand dilanda beberapa protes pro-demokrasi terbesarnya dalam beberapa tahun terakhir.

Para pengunjuk rasa menuntut amandemen konstitusi, pemilihan baru dan pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha.

Mereka juga menyerukan pembatasan kekuasaan raja, di negara di mana kritik terhadap monarki dapat dihukum dengan hukuman penjara yang lama.

Baca juga: Menkominfo RI Dukung Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Pariwisata Desa Pagerharjo Kulon Progo

Baca juga: Pemerintah DI Yogyakarta Lakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat Digital Dengan Semar Pintar

Tuntutan terbesar Thailand

Petisi yang ditulis dalam bahasa Thailand, Inggris dan Jerman itu dilakukan oleh seorang mahasiswa pascasarjana Thailand di Prancis, menurut BBC Thailand.

Di dalamnya, dia menyerukan kepada Jerman untuk menyatakan Raja persona non grata dan melarangnya melanjutkan "tinggal lebih jauh di Jerman".

Ini menarik hampir 130.000 tanda tangan sebelum situs itu diblokir di Thailand, dengan pemberitahuan online yang mengatakan bahwa konten tersebut telah ditangguhkan karena melanggar Undang-Undang Kejahatan terkait Komputer 2007 dan atau / Undang-Undang Perjudian 1935.

Petisi tersebut, yang masih tersedia di luar Thailand, muncul setelah Menteri Luar Negeri Jerman mengatakan bahwa Raja Vajiralongkorn seharusnya tidak terlibat dalam politik dari dalam Jerman.

Baca juga: Intensitas Kegempaan Gunung Merapi Minggu Ini Meningkat, Laju Deformasi 1 Centimeter per Hari

Baca juga: PREDIKSI & Formasi Chelsea Vs Southampton: Ziyech dan Chilwell Pulih, Kante dan Mendy Absen

Berbicara dalam menanggapi pertanyaan dari anggota parlemen oposisi, dia menambahkan bahwa "jika ada tamu di negara kami yang melakukan bisnis negara dari tanah kami, kami akan selalu ingin menangkal itu".

Raja Vajiralongkorn, telah memerintah Thailand sejak 2016, tetapi diketahui menghabiskan sebagian besar waktunya di Bavaria.

Dia sekarang telah kembali ke Thailand.