Politik

Persatuan Guru Swasta di Bantul Dukung Suharsono - Totok di Pilkada 2020

Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) cabang Bantul memberikan dukungan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Suharsono

Penulis: Ahmad Syarifudin | Editor: Kurniatul Hidayah
Tribunjogja/ Ahmad Syarifudin
Calon Bupati dan wakil Bupati Bantul Suharsono- Totok Sudarto menadatangani pakta integritas dukungan dari Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) cabang Bantul di pendopo GPC, Desa Karang Tengah, Imogiri, Bantul, Selasa (13/10/2020) 

Sebab itu pihaknya berharap, kedepan bisa diupayakan agar ada perlindungan kesehatan bagi guru swasta, sehingga merasa aman dan nyaman dalam mendidik.

Selain itu, pihaknya berharap, guru tidak tetap yang mengajar disekolah swasta dapat dimasukkan dalam guru honorarium daerah.

Baca juga: Dapat Nomor Urut 2, Suharsono Sebut Hasil Tahajud dan Doa

Selama ini menurutnya yang selalu dimasukkan dalam guru honorarium daerah adalah guru GTT negeri.

Apabila guru swasta tidak dimasukkan kedalam guru honorarium daerah maka, menurut dia, selamanya tidak akan ada perubahan kesejahteraan.

Melalui dukungan kepada pasangan NoTo, Encep mengungkapkan, nantinya bisa menjadi harapan agar dapat mengayomi, melindungi dan menentramkan guru swasta.

"Jangan sampai guru mendidik anak-anak orang lain, tetapi anak sendiri tidak bisa disekolahkan," ungkap dia.

Sementara itu, Calon Wakil Bupati Bantul, Totok Sudarto yang juga merupakan Ketua PGRI Bantul mengucapkan terimakasih atas dukungan yang diberikan.

Baca juga: KPU Bantul Buka Pendaftaran 14.588 Petugas KPPS, Terbuka Pula Bagi Penyandang Disabilitas

Menurut dia, pendidikan disamping dengan faktor yang lain, termasuk kesehatan, akan menjadi kunci untuk mewujudkan Bantul unggul.

Sebab itu, guru negeri dan swasta, nantinya akan diajak akselerasi bersama untuk menciptakan warga Bantul yang unggul itu.

Adapun soal sejumlah harapan guru swasta, menurutnya, akan diupayakan.

Baginya, kesejahteraan bagi semua warga Bantul adalah keharusan dan jangan ada diskriminatif.

Pihaknya mengaku sudah berhitung, selama ini bagi guru yang sudah sertifikasi THP (Take Home Pay) dianggap sudah cukup besar dan layak.

Sedangkan untuk guru non-sertifikasi memang diakuinya perlu dinaikkan.

"Termasuk asuransi kesehatan harus kita pikirkan juga," ungkap dia. (rif)

Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved