BREAKING NEWS : Massa Aksi Tolak Omnibus Law Datangi Gedung DPRD Bantul

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Bantul Bergerak melakukan long-march, dari alun-alun Paseban menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Jumat (9/10/2020).

Datang ke gedung Wakil Rakyat, mereka menyuarakan dua tuntutan.

Satu, meminta UU Omnibus Law dicabut kembali sebagai produk Perundang-undangan Cipta Kerja di Indonesia.

Sebab, mereka menilai proses pengesahan Undang-undang tersebut dianggap cacat dan terdapat beberapa indikasi yang tidak memihak pada rakyat.

Kedua, kritik terhadap Kebijakan Pemerintah Bantul, yang dinilai gagal memproteksi ekonomi kerakyatan di masa pandemi.

• Menaker Pertimbangkan Usulan Tidak Ada Kenaikan UMP 2021

Kordinator Umum Aksi Aliansi Bantul Bergerak, Ahmad Luthfi Aziz mengatakan, massa aksi menolak UU Omnibus Law karena dalam pengesahan UU tersebut dianggap memiliki indikasi yang tidak memihak kepada rakyat.

Indikasi itu antara lain, adanya perluasan pihak investor dalam memasukkan tenaga kerja asing.

Adanya pelemahan terhadap, ancaman perusakan lingkungan. Adanya ruang penghapusan izin lingkungan. Pelemahan otonomi daerah terhadap seleksi kelayakan usaha.

"Kami menolak Omnibus Law," kata Luthfi, ditemui disela aksi, Jumat siang.

• Demo Omnibus Law di Yogyakarta, Pernyataan Sri Sultan HB X hingga Sikap Warga Kecam Aksi Anarkis

Massa yang melakukan aksi di depan DPRD Bantul merupakan aliansi Bantul bergerak.

Mereka merupakan gabungan dua elemen mahasiswa yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) cabang Bantul. Aksi kali ini diikuti sedikitnya 50 - 7 0 an massa.

Saat ini massa masih melakukan orasi didepan gedung dewan. Mereka membawa bendera dan spanduk tuntutan. Sejumlah petugas kepolisian berjaga-jaga, mengawal jalannya aksi.(TRIBUNJOGJA.COM)