Hari Pertama PPDB SMA/SMK di DIY, Ditemukan Masih Ada Kelemahan Dalam Sisi Antisipasi

Laporan Reporter Tribun Jogja, Maruti Asmaul Husna

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Hari ini, Senin (22/6/2020) merupakan hari pertama pengambilan pin/token untuk pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMAN/SMKN se-DIY.

Namun, masih terjadi beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Hal ini dibuktikan dengan ratusan orang tua calon peserta didik yang mendatangi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY hari ini.

Mereka mengeluhkan beberapa permasalahan, semisal tidak bisa mengakses website, data siswa tidak sesuai dengan KK dan akta kelahiran, serta nilai UN SD yang tidak muncul.

• Sejumlah Sekolah di Yogyakarta Buka Posko Layanan Terkait Kendala Saat Pengajuan Akun PPDB

• Sejumlah Calon Peserta Didik di Yogya Alami Kesulitan Saat Pengajuan Akun PPDB 2020

Sebelumnya, sejumlah orangtua juga mengajukan protes atas kriteria penyeleksian PPDB yang 80 persen diambil dari nilai rapor, tanpa ada nilai UN.

Namun akhirnya, Disdikpora DIY melakukan penyempurnaan dengan menambahkan variabel nilai UN SD.

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pendidikan DIY, Danisworo, mengatakan dari pengamatannya selama ini orangtua yang aktif dalam persoalan PPDB adalah orangtua yang anaknya terdampak terhadap kebijakan yang diambil dalam PPDB.

“Dari pengamatan saya mereka tergabung dalam suatu forum komunikasi orangtua. Orangtua yang aktif itu biasanya adalah orangtua yang anaknya protes atau terdampak, menginginkan linierisasi,” ujarnya saat dihubungi Tribunjogja.com, Senin (22/6/2020).

Danisworo menambahkan, terkait penyeleksian PPDB yang sebagian besar diambil dari nilar rapor, memiliki permasalahan karena nilai rapor seringkali mengandung ketidakjujuran dari sekolah.

“Kita tidak ada kepercayaan di Indonesia ini, memang beberapa sekolah itu menulis rapor itu, maaf saja, ketidakjujurannya ada. Walaupun kalau di perguruan tinggi akan ketahuan. Harusnya sekolah itu jujur dalam menulis rapor,” tuturnya.

Terkait hal itu, dirinya pun memahami jika Disdikpora DIY mengalami kesulitan pada PPDB 2020 karena kondisi pandemi Covid-19 yang mengharuskan tidak dilaksanakan ujian nasional (UN).

“Semestinya UN itu tahun depan baru nggak ada, tapi tahun ini sudah. Saya bisa memahami kesulitan Disdikpora, akhirnya diprotes. Seperti dulu waktu (kebijakan) zonasi juga diprotes,” ungkapnya.

• PPDB Sleman: Pengajuan Token Terkendala Ketidakceramatan Calon Peserta Didik dalam Mengunggah File

• Ratusan Calon Siswa Datangi SMKN 2 Wonosari Karena Bingung soal Prosedur PPDB SMA/SMK

Selain itu, lanjut dia, kondisi saat ini mengharuskan banyak hal terjadi secara mendadak.

“Semuanya serba mendadak. Kita mendapat serangan mendadak yang membuat tidak siap. Kalau pun Disdikpora mungkin saja sudah siap, (persoalan PPDB) tergantung persepsi orangtua juga,” imbuhnya.