Tolak Alokasi BLT-DD Tahap Berikutnya, Apdesi Bantul Layangkan Surat ke Pemerintah Pusat

Terlebih, ia memandang masyarakat desa sudah terbiasa hidup berdampingan, dengan semangat gotong royong dan kepedulian yang tinggi.

Oleh sebab itu, slot dana desa yang masih tersisa saat ini, seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan exclusion error dan program lain.

"Berdasar rapat koordinasi Apdesi di DIY, kami juga punya aspirasi yang sama, yakni menolak BLT-DD tahap ke 4,5 dan 6, serta meminta kepada Presiden, agar membatalkan PMK terkait hal tersebut," tegasnya.

Sementara itu, Plt Asisten Sekda (Asek) I Pemkab Bantul, Hermawan Setiaji seusai pertemuan dengan Apdes Bantul, Kamis (11/6/2020) siang, mengatakan bahwa langkah yang ditempuh kumpulan lurah tersebut sejalan dengan apa yang selama ini diperjuangkan oleh eksekutif.

• Pemkab Bantul Cairkan BLT-APBD, Warga Korban PHK Belum Sepenuhnya Tercover

"Apdesi kan berdikusi ya, merembug warga masyarakat terdampak tapi belum dapat bantuan itu. Artinya, apa yang dirembug oleh Apdesi ini berbanding lurus dengan yang selama ini kita kerjakan," terangnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya pun berjanji akan mencermati aturan-aturan yang disusun dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Menurutnya, semua masih harus dipelajari secara detail, termasuk melihat kekuatan dana desa di masing-masing desa di Kabupaten Bantul.

"Kita akan pelajari lagi ya, apakah PMK itu kira-kira nanti prakteknya seperti apa, semisal ada desa yang tak mampu, dana desanya sudah habis dan alokasi untuk BLT-DD tahap 4, 5 dan 6 tidak ada," ungkapnya.

"Kemudian, berkaitan dengan saudara-saudara kita yang harus dibantu, tapi namanya belum masuk, paling lambat ya hari Selasa (16/6/20) besok lah, sebisa mungkin kita carikan solusinya," pungkas Hermawan. (TRIBUNJOGJA.COM)