Tolak Alokasi BLT-DD Tahap Berikutnya, Apdesi Bantul Layangkan Surat ke Pemerintah Pusat

TRIBUNJOGJA.COM - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bantul bakal melayangkan surat kepada Pemerintah Pusat, atau dalam hal ini Menteri Keuangan, mengenai penolakan alokasi dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap 4, 5 dan 6.

Sesuai Revisi Peraturan Menkeu Nomor 50/PMK.07/2020, yang berlaku mulai 19 Mei 2020, Pemdes seluruh Indonesia wajib mengalokasikan Dana Desa untuk BLT-DD tahap 4, 5 dan 6.

Akan tetapi, berbeda dengan tahap sebelumnya, besarannya hanya Rp 300 ribu, selama tiga bulan.

Ketua Apdesi Bantul, Ani Widayani meminta pemerintah pusat agar meninjau kembali revisi peraturan itu, lantaran kondisi di akar rumput yang tak memungkinkan.

• Ingin Selesaikan Exclusion Error, Apdesi Bantul Tolak Pencairan BLT-DD Tahap Berikutnya

Karenanya, berdasar rapat koordinasi Apdesi Bantul, Kamis (11/6/2020), pihaknya akan langsung menyurati kementerian.

"Usulan ini akan kami sampaikan ke pusat. Hari ini kami sudah koordinasi, sekaligus membuat surat yang ditujukan kepada menteri. Semoga saja, surat kami secepatnya ditanggapi, karena penyaluran BLT-DD untuk tahap 3 sebentar lagi sudah harus terealisikan," katanya.

Menurutnya, seandainya BLT-DD tahap 4, 5 dan 6 benar-benar harus dicairkan, Apdesi Bantul khawatir akan terjadi kecemburuan sosial, di tengah masyarakat.

Sebab, hingga sejauh ini, hampir seantero desa di Bumi Projotamansri masih dijumpai banyak kasus exclusion error.

"Kami tak ingin exclusion error yang belum dapat bantuan itu, cemburu sama warga yang berkali-kali terima bantuan. Ini bisa jadi bom waktu ya, jangan sampai mencoreng nama Bantul yang selama ini kondusif," terangnya.

• Prosentase Angka Kesembuhan Covid-19 di DIY Terus Meningkat, Hari Ini Capai 77,6 Persen

"Di desa di seluruh Bantul masih banyak masyarakat yang belum tersentuh bantuan apapun. Ini seharusnya jadi peer dan tanggung jawab bersama, agar semua bisa menerima haknya, jangan sampai ada yang tercecer," tambah Lurah Desa Sumbermulyo, Bambanglipuro tersebut.

Jika pemerintah pusat enggan mengubah peraturan yang memiliki konsekuensi sanksi itu, Ani meminta supaya data by name by adress penerima manfaat BLT-DD tahap 4, 5 dan 6 diserahkan Pemdes, sehingga dapat disasarkan kepada exclusion error yang makin menumpuk.

"Itu pun kalau untuk mencukupo exclusion error, ya tidak bisa sama Rp 600 ribuan, karena dananya sudah tidak ada. Rata-rata (dana desa) setiap desa yang bisa diselamatkan hanya 20 persen. Apalagi, kami masih ada program lain yang harus dilaksanakan," ucapnya.

Terpisah, Ketua Apdesi DIY, Rustam Fatoni mendukung langkah dari Apdesi Bantul yang menolak pemberian BLT-DD tahap 4, 5 dan 6.

Ia pun menilai, bantuan yang selama ini dikucurkan oleh pemerintah pusat, serta daerah, dirasa sudah mencukupi kehidupan masyarakat di desa.

• Dana Desa Menipis, Apdesi Bantul Tolak Alokasi BLT-DD Tahap 4, 5 dan 6

"Bantuan sudah cukup lah, jangan terus dikucuri bantuan ya, yang justru malah rawan menumbuhkan permasalahan sosial yang baru di masyarakat kita," ungkapnya.

Terlebih, ia memandang masyarakat desa sudah terbiasa hidup berdampingan, dengan semangat gotong royong dan kepedulian yang tinggi.

Oleh sebab itu, slot dana desa yang masih tersisa saat ini, seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan exclusion error dan program lain.

"Berdasar rapat koordinasi Apdesi di DIY, kami juga punya aspirasi yang sama, yakni menolak BLT-DD tahap ke 4,5 dan 6, serta meminta kepada Presiden, agar membatalkan PMK terkait hal tersebut," tegasnya.

Sementara itu, Plt Asisten Sekda (Asek) I Pemkab Bantul, Hermawan Setiaji seusai pertemuan dengan Apdes Bantul, Kamis (11/6/2020) siang, mengatakan bahwa langkah yang ditempuh kumpulan lurah tersebut sejalan dengan apa yang selama ini diperjuangkan oleh eksekutif.

• Pemkab Bantul Cairkan BLT-APBD, Warga Korban PHK Belum Sepenuhnya Tercover

"Apdesi kan berdikusi ya, merembug warga masyarakat terdampak tapi belum dapat bantuan itu. Artinya, apa yang dirembug oleh Apdesi ini berbanding lurus dengan yang selama ini kita kerjakan," terangnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya pun berjanji akan mencermati aturan-aturan yang disusun dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Menurutnya, semua masih harus dipelajari secara detail, termasuk melihat kekuatan dana desa di masing-masing desa di Kabupaten Bantul.

"Kita akan pelajari lagi ya, apakah PMK itu kira-kira nanti prakteknya seperti apa, semisal ada desa yang tak mampu, dana desanya sudah habis dan alokasi untuk BLT-DD tahap 4, 5 dan 6 tidak ada," ungkapnya.

"Kemudian, berkaitan dengan saudara-saudara kita yang harus dibantu, tapi namanya belum masuk, paling lambat ya hari Selasa (16/6/20) besok lah, sebisa mungkin kita carikan solusinya," pungkas Hermawan. (TRIBUNJOGJA.COM)