Ingin Selesaikan Exclusion Error, Apdesi Bantul Tolak Pencairan BLT-DD Tahap Berikutnya

TRIBUNJOGJA.COM - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bantul, menolak pencairan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT-DD), untuk tahap 4, 5 dan 6, karena masih tingginya exclusion error, hampir di seantero Bumi Projotamansari.

Sesuai Revisi Peraturan Menkeu Nomor 50/PMK.07/2020, yang berlaku mulai 19 Mei 2020, Pemdes seluruh Indonesia wajib mengalokasikan Dana Desa untuk BLT-DD tahap 4, 5 dan 6.

Akan tetapi, berbeda dengan tahap sebelumnya, besarannya hanya Rp 300 ribu per bulan.

Ketua Apdesi Bantul, Ani Widayani mengatakan, pencairan Dana Desa tahap II silam, yang sebesar Rp 634 juta, hampir semua tersedot untuk BLT-DD.

• BLT Dana Desa Mulai Dibagikan ke Warga Terdampak Covid-19

Oleh sebab itu, pihaknya sekarang hanya mempunyai sisa 20 persen Dana Desa tahap III, yang sejauh ini belum dicairkan.

"Tahap II sudah habis, kalau Menkeu minta ada tahap 4, 5 dan 6, ya uangnya dari mana? Kita tinggal punya dari tahap III yang 20 persen. Harapan kami, itu untuk menyelesaikan exclusion error," katanya, Senin (8/6/2020).

Apalagi, pencairan Dana Desa tahap I, yang 40 persen juga telah dialokasikan sepenuhnya oleh Pemdes untuk tanggap darurat penanganan Covid-19.

Anggaran tersebut, untuk membiayai beberapa program seperti pengadaan hand sanitizer, disinfektan, hingga rumah karantina.

"Ketika sisa Dana Desa dipaksakan untuk BLT-DD tahap 4, 5 dan 6, yang merampungkan exclussion error siapa? Karena itu, Apdesi seluruh Indonesia bergerak semua, minta pada Menteri dan Presiden, untuk membatalkan peraturan Menkeu tersebut," tandasnya.

Ani yang juga menjabat sebagai Lurah Desa Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul itu mengungkapkan, di daerahnya, sampai saat ini masih terdapat sekira 400 kepala keluarga yang masuk dalam exclusion error dan belum pernah menerima bantuan pemerintah sama sekali.

• Angka Kesembuhan Pasien Covid-19 di Bantul Meningkat

"Itu juga termasuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan akibat Covid-19. Mereka ini jadi tanggung jawab siapa kalau sisa Dana Desa digunakan untuk BLT-DD," ujarnya.

"Sementara usul kami pada Gubernur agar top up diarahkan untuk exclusion error tidak diterima ya, karena tetap untuk penerima PKH dan BPNT. Akhirnya, exclusion error di desa- desa itu makin banyak dan menumpuk," tambah Ani.

Apdesi pun hendak menyampaikan keluhan ini ke Anggota DPD RI, GKR Hemas, dalam pertemuan melalui zoom, Selasa (9/6/2020) nanti.

Ia berharap, melalui telekonfrensi tersebut, keluhannya bisa sampai ke telinga Menteri, atau Presiden, serta mewakili rekan-rekan Apdesi se-Indonesia.

"Mudah-mudahan koordinasi kita besok bisa sampai pusat, supaya BLT-DD tahap 4, 5, 6 ditiadakaan dan alokasinya bisa digunakan untuk menyelesaikan exclusion error ya, karena masih banyak warga yang sama sekali belum tercover bantuan, pemerintah," ungkapnya. (TRIBUNJOGJA.COM)