Data Penerima Bansos Covid-19 Perlu Diperbarui

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Pemerintah telah menyiapkan bantuan sosial kepada rakyat Indonesia yang terdampak Covid-19.

Bantuan yang disalurkan baik berupa uang maupun paket sembako telah tersebar ke seluruh wilayah Indonesia.

Akan tetapi, penyaluran bansos ini tidak semuanya berjalan mulus.

Beberapa masyarakat dari berbagai daerah mengeluh tidak menerima bantuan padahal mereka turut terdampak.

Banyak kritikan telah disampaikan kepada pemerintah terkait pendistribusian bansos ini.

Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM, Hempri Suyatna menyebut akar masalah dari permasalahan tersebut berada pada validasi data.

Dari hasil pengamatannya kebanyakan pendataan masih salah sasaran.

• Bank BPD DIY Siap Salurkan Bansos dari Pemda DIY untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

“Di tingkat daerah proses pendataan masih belum valid. Banyak diantaranya masih salah sasaran. Misalnya, warga meninggal masih terdata, penduduk yang tidak memiliki NIK terdata, warga mampu terdata, dan sebagainya. Tak ayal jika banyak warga yang protes karena tidak kebagian bantuan padahal memang dalam kondisi yang sulit,” terangnya, Jumat (15/5/2020).

Selain itu, Hempri menyebut alur birokrasi juga menjadi masalah tersendiri dalam pendistribusian bansos ini.

Menurutnya, sinkronisasi antar stakeholder masih lemah.

“Berbagai kementrian bergerak masing-masing dalam situasi ini. Beberapa program bantuan yang diberikan pemerintah, seperti Kartu Pra Kerja, BLT, Jaminan hidup, serta program alokasi desa ditanggung oleh induk kementrian yang berbeda-beda. Belum lagi ada bantuan sembako langsung dari Presiden. Ini baru dari pemerintah, belum termasuk bantuan dari stakeholder lain, seperti komunitas, partai politik, organisasi sosial keagamaan, serta perusahaan,” paparnya.

Akibatnya tumpang tindih tadi menyebabkan banyak terjadinya kasus satu orang menerima hampir semua bantuan tersebut, sementara yang lain bahkan tidak menerima sama sekali.

Hempri menyampaikan masukannya terkait hal-hal yang perlu diperbaiki atau dilakukan menyikapi permasalahan bansos ini.

Pertama, terkait pendataan, ia menyarankan dilaksanakannya validasi serta pembaruan data lagi dengan mempertimbangkan indikator warga yang benar-benar terdampak Covid-19.

• Sembako Cantelan Marak di Banyak Kampung, Bantuan dari Sayuran Hingga Selipan Uang

Kedua, Hempri berharap adanya perbaikan tata kelola dan pengawasan program-program dari pemerintah tadi.