Kasus Positif Covid-19 Melonjak, Sudah Perlukah DIY Terapkan PSBB?

Laporan Reporter Tribun Jogja, Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Hingga saat ini, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) belum menjadi pilihan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Meskipun dalam beberapa hari terakhir, berdasarkan catatan tim gugus tugas penanganan covid-19 DIY, terjadi lonjakan kasus terkonfirmasi positif virus corona.

Berdasarkan data terakhir, jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 di DIY hingga Minggu (3/5/2020) petang, tercatat telah mencapai angka 115 kasus.

• UPDATE Terkini Virus Corona di Indonesia Senin 4 Mei 2020, Rincian Sebaran Kasus di 34 Provinsi

• Bantul Akan Lakukan Rapid Test Gratis Virus Corona, Ini Syarat dan Ketentuannya

Terkait hal tersebut, Wakil Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY, Biwara Yuswantana, memberikan penjelasan. 

Menurutnya, Pemda DIY bersama tim gugus tugas penanganan covid-19 DIY juga telah mengikuti video conference bersama seluruh pemerintah daerah epicentrum Jawa dan Bali, Minggu (3/5/2020) kemarin. 

Salah satu inti dari rapat tersebut adalah untuk mengomunikasikan perkembangan terakhir terkait penanganan Covid-19 dan juga terkait penerapan PSBB di wilayah.

"Kemarin tambah sepuluh (kasus positif), kemudian langkah kita, Bapak Gubernur, dan Wagub selaku Ketua Gugus Tugas sudah beri SE ke Sleman, Gunungkidul, Bantul untuk melakukan screening masif. Data itu kemudian kan kita gunakan untuk memetakan baik peningkatan, intensitas pengawasan, pemeriksaan dan kemungkinan yang lain, PSBB, dan sebagainya. Kita masih mengumpulkan data," ungkapnya.

Ia pun mengatakan, dalam rencana penerapan PSBB, Pemda DIY juga harus memperhatikan sejumlah aspek.

Termasuk di antanya kegiatan perekonomian masyarakat yang tidak boleh mati. 

"Banyak yang kemudian disampaikan hampir sama di semua provinsi yakni data bansos, terkait kluster-kluster baru misal Tabligh Akbar, dan terkait aspek dampak dari Covid-19 dan aspek dampak ekonomi. Pak Doni (Monardo) bilang jangan sampai masyarakat terpapar Covid-19, dan jangan sampai terkapar karena ekonomi," ujarnya, saat ditemui wartawan di Keptihan.

Meski demikian, Ia pun tak menampik, bahwa sudah ada eskalasi maupun kluster-kluster yang menjadi salah satu dasar pengajuan PSBB dari daerah ke pemerintah pusat, dalam hal ini ke Kementerian Kesehatan.

• Terjadi Lonjakan Kasus Positif di DIY, Sultan Belum Ada Niatan Ajukan PSBB

• Dua Wanita yang Jambak-jambakan Soal Bantuan Sembako PSBB di Jakarta Ditetapkan Tersangka

Pihaknya akan melakukan evaluasi untuk membahas berbagai aspek, untuk menentukan terkait pengajuan PSBB atau tidak

"Kalau dari data memungkinkan, sudah menjadi alasan memadai, maka tidak ada kata siap dan tidak siap (PSBB), harus siap. Kita harus melihat datanya dulu," bebernya.

Pemeriksaan Massal