DPRD Sebut Pemda DIY Kalah Start dengan Covid-19

Menurutnya, payung hukum untuk sandaran para petugas di lapangan masih belum ditentukan arahnya.

Termasuk penindakan yang perlu dilakukan ketiga petugas keamanan saat melakukan patroli kerumunan.

Kedua, ia menyebut jika masyarakat sendiri juga kurang merespon anjuran dari Pemda DIY.

Ia tidak menampik, jika saat ini kembali ditemukan banyak kerumunan masyarakat yang mengantre sembako dari dermawan.

"Karena tentunya bingung, ekonomi sulit sementara bantuan tak kunjung turun. Kerja sama Pemda dengan masyarakat harus baik," terang dia.

• Pemda DIY Masih Validasi Penerima Jadup

Saat disinggung mengenai kebutuhan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Huda mempertimbangkan beberapa faktor.

Menurutnya, secara epidemiologi perlu dilakukan kajian mendalam.

Selain itu, faktor kesiapan anggaran APBD DIY juga menurutnya tidak mencukupi jika untuk persiapan PSBB. 

"Meski nantinya dari Pemerintah pusat tentu memberi suntikan dana, namun kondisi keuangan saat ini sangat tidak mungkin dilakukan APBD," tegasnya.

Bagaimana kalau para ASN kompak potong anggaran tunjangan kinerja (Tukin) untuk jaminan hidup masyarakat jika ada PSBB?

Karena jika dirinci, sesuai data BPKAD mencatat ada sekitar 7.575 pegawai ASN Golongan III, II, I di Pemda DIY.

Jika nantinya dilakukan pemangkasan anggaran Tukin hingga 50 persen atau Rp 1 juta dari tunjangan yang ditentukan, Pemda DIY bisa melakukan penghematan anggaran mencapai Rp 7,5 miliar. 

"Itu mungkin tapi sangat kecil realisasinya, dari awal saya setuju kalau ASN tidak perlu dapat THR. Lebih baik dialokasikan kepada yang membutuhkan," sambungnya.

• Pemda DIY Desak Pemerintah Kota/Kabupaten Maksimalkan Penggunaan Rapid Test

Terkait pendapat mengenai pemberlakukan PSBB per Kabupaten/Kota, Huda jauh lebih pesimis karena dirasa itu sangat tidak mungkin.

Meski dua wilayah Kabupaten/Kota sudah menunjukan peningkatan sebaran kasus.