Pemkab Gunungkidul Dapat Jatah 17 Ribu Kuota Program Kartu Pra Kerja

Laporan Reporter Tribun Jogja, Alexander Ermando

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Gunungkidul turut mendapat jatah program Kartu Pra Kerja dari pemerintah pusat.

Warga pun bisa mendaftar untuk program tersebut.

Kepala Disnakertrans Gunungkidul Purnamajaya menyampaikan proses pendaftaran program Kartu Pra Kerja dilakukan secara online lewat situs Prakerja.go.id.

"Gunungkidul mendapat jatah sekitar 17 ribu kuota, dari total 86 ribu kuota untuk DIY," ungkap Purnamajaya dihubungi pada Jumat (17/04/2020).

Ia menjelaskan, program Pra Kerja ini ditujukan bagi para pekerja yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi COVID-19.

• Pemkab Gunungkidul Upayakan Dana Desa untuk Penanganan COVID-19

Disnakertrans Gunungkidul sendiri mencatat perusahaan sektor ekspor paling merasakan dampak tersebut.

Berdasarkan data Disnakertrans Gunungkidul per 15 April 2020, ada sebanyak 733 pegawai yang telah dirumahkan.

Sebanyak empat pegawai mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi ini.

Lewat program Pra Kerja ini, warga akan mendapat bantuan senilai Rp 3,55 juta.

Bantuan terbagi atas biaya pelatihan Rp 1 juta, insentif pasca penuntasan pelatihan pertama selama 4 bulan sebesar Rp 600 ribu per bulan, serta insentif pasca pengisian 3 kali survei evaluasi Rp 50 ribu per survei.

"Selain sebagai pemasukan, program ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan dan peluang usaha warga," jelas Purnamajaya.

• Solidaritas Pangan Jogja Bagikan Nasi Bungkus Gratis di Tengah Wabah Virus Corona

Ia pun mengimbau warga, terutama para pekerja yang terdampak mendaftarkan diri dan mengikuti tes secara online.

Purnamajaya menyebut sudah ada warga yang mendaftar, namun jumlah persisnya tidak diketahui.

Sebelumnya Sekretaris Dinas Pariwisata (Dispar) Gunungkidul Harry Sukmono mengatakan sekitar 3.635 pelaku wisata diarahkan untuk mengikuti program Kartu Pra Kerja.

Sebab saat ini mereka bisa dikatakan tidak memiliki pemasukan lantaran tempat wisata ditutup sementara.

Banyak di antara mereka yang beralih ke sektor pertanian.

"Kami sudah menggandeng Disnakertrans, dan berharap program ini jadi solusi bagi pelaku wisata untuk mencoba peluang usaha lain," kata Harry dihubungi beberapa waktu lalu. (TRIBUNJOGJA.COM)