Pemkab Bantul Distribusikan APD ke 4 RS Rujukan Covid-19 dan 27 Puskesmas

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul mendistribusikan alat pelindung diri (APD) bagi sejumlah fasilitas kesehatan (faskes) di wilayahnya.

Namun, sampai saat ini, baru RS rujukan Covid-19, serta Puskesmas saja yang jadi sasaran.

Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kabupaten Bantul, Sri Wahyu Joko Santosa berujar, sesuai laporan yang didapat dari gudang farmasi setempat, APD sudah terdistribusi ke empat rumah sakit rujukan pasien corona di Bantul, sekaligus 27 Puskesmas.

Keempat rumah sakit rujukan tersebut yakni, RSUD Panembahan Senopati, RS PKU Muhammadiyah, RSPSU Hardjolukito, hingga RS Elisabeth.

• Dua Pasien PDP yang Dirujuk RS Nur Hidayah Bantul Dikabarkan Meninggal Dunia

"Saat ini baru ke rumah sakit rujukan, untuk rumah sakit yang lain, kita masih melihat perkembangan kasus nanti," ucap dokter yang akrab disapa Oki tersebut, Selasa (31/3/2020) sore.

Ia menjelaskan APD yang didistribusikan ini meliputi masker bedah dan masker N95, cover all, sepatu boot, pelindung mata, kemudian pelindung wajah. 

"Terkait jumlahnya, itu menyesuaikan kebutuhan di masing-masing fasilitas kesehatan itu," ujarnya.

Sebelumnya, minimnya APD yang tersedia di rumah sakit non rujukan Covid-19 di Kabupaten Bantul, mendapat sorotan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Bantul.

Hal tersebut, dinilai sangat mengancam keselamatan tenaga medis. 

Ketua IDI Cabang Bantul, dr. Sagiran menandaskan, polemik di RS Nur Hidayah tempo hari seharusnya jadi semacam early warning dalam penanganan wabah ini.

Pasalnya, saat itu, paramedis harus merawat 3 pasien dalam pengawasan (PDP) dengan APD seadanya.

• APD Belum Merata, IDI Bantul : Semua Dokter Harus Terlindungi

"Sudah saya komunikasikan dengan pihak-pihak yang berwenang, tapi, selalu dikatakan stok APD terbatas. Tentu saya bertanya, lantas ini jadi tanggung jawab siapa," tegasnya, Selasa (31/3/20).

Ia menegaskan, dalam kondisi sekarang, dimana virus corona sudah semakin mewabah, tidak bisa lagi rumah sakit rujukan yang menjadi prioritas untuk mendapat APD.

Sebab, pasien-pasien yang datang ke klinik, maupun Puskesmas, bisa jadi sudah terpapar.

"Tidak ada istilah RS rujukan, atau non rujukan. Mohon maaf, isitilah itu sebetulnya mencederai koros kami ya, jangan begitu. Semua dokter yang bertugas melayani pasien harus dilindungi," tegasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)