Yogyakarta
Angka Kemiskinan di DIY Masih di Atas Rata-rata Nasional
Pemerintah Provinsi DIY menargetkan penurunan angka tingkat kemiskinan hingga 7 persen pada tahun 2022 mendatang.
Penulis: Agung Ismiyanto | Editor: Ari Nugroho
lihat foto
Hal ini perlu menjadi pertimbangan sebagai salah satu bentuk penilaian OPD yang terdapat di 15 kecamatan terpilih yang memerlukan perhatian lebih.
Selain itu, Pemda DIY juga memandang perlu ada pencanangan sebuah gerakan yang kita sebut “Gerakan Ayo Sejahtera” untuk menumbuhkembangkan peningkatan ekonomi masyarakat miskin di pedesaan.
“Tim Penanggungan Kemiskinan DIY untuk mengoptimalkan penrrimaan Zakat di Lingkungan Pemda DIY sebagaimana telah dilakukan Kabupaten/Kota se DIY untuk penanganan kemiskinan. Dan apabila hal ini bisa dilakukan penurunan angka kemiskinan akan cepat diwujudkan,” urainya.
Inclusion Error
Kepala Bappeda DIY, Budi Wibowo menjelaskan, beberapa permasalahan yang dihadapi DIY dalam penurunan kemiskinan karena terjadinya inclusion error.
Hal ini karena kesalahan sasaran penerimaan program kepada masyarakat yang sebenarnya tidak berhak tetapi menerima dan exclusion error, yaitu kesalahan yang terjadi karena orang yang seharusnya menjadi sasaran program pengentasan kemiskinan namun kenyataannya malah tidak menerima.
• Pakar PBB Ungkap Jutaan Orang Terancam Penyakit dan Kemiskinan akibat Perubahan Iklim
“Penyebanya adalah Ketidaksesuaian data dalam pendataannya. Kondisi masyarakat yang berubah (sebelumnya miskin menjadi tidak miskin, atau sebaliknya), serta tidak maksimalnya proses verifikasi dan validasi (verivali),” urainya.
Proses verivali sesuai aturan yang berlaku, sehingga inclusion dan exclusion error tidak terjadi. Hal ini sesuai Permensos No 28 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
Kepala BPS DIY, JB Priyono dalam paparannya menjelaskan untuk menentukan anggota masyarakat itu kategori miskin atau tidak tersebut yang dahulu hanya melalui beberapa variable/kriteria. Saat ini ada 58 kriteria/ variabel yang menentukan.
“Penyebabnya adalah the last menerima informasi berbagai kebijakan pemerintah dipaling belakang, the list masyarakat miskin mendapatkan informasi kebijakan pemerintah juga paling sedikit dan the lost masyarakat miskin sama sekali tidak mendapatkan informasi kebijakan pemerintah atau bahkan tidak tahu sama sekali,” urainya. (TRIBUNJOGJA.COM)
