KPU DIY

Kades Dilarang Ikut Kampanye Pemilu 2019

Kepala desa (Kades) dilarang untuk terlibat dalam kampanye calon legislatif (caleg) atau pemilihan presiden (pilpres)

Kades Dilarang Ikut Kampanye Pemilu 2019
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Gunungkidul 

Laporan Reporter Tribunjogja Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM,GUNUNGKIDUL - Kepala desa (Kades) dilarang untuk terlibat dalam kampanye calon legislatif (caleg) atau pemilihan presiden (pilpres) yang diselenggarakan pada tahun 2019 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, KB dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul, Farhan, Selasa (25/9/2018).

Baca: Data Sistem Informasi Desa Jadi Acuan Program Pengentasan Kemiskinan di Gunungkidul

"Aturan tersebut ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 5/2015 pasal 60 huruf J, yang berisi larangan kades menjadi tim sukses partai politik atau calon legislatif, jika melarang dapat diberi sanksi," katanya.

Ia mengatakan sanksi dapat berupa teguran lisan, tertulis, penghentian penghasilan tetap, bahkan dapat diberhentikan sementara atau permanen dari jabatannya.

"Netralitas bagi para pemangku jabatan di lingkungan pemeruntahan adalah mutlak, para kades harus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Ia mengatakan jika ada kades yang terindikasi mengikuti kampanya maka langkah awal yang ditempuh adalah dengan menyelidiki kades yang bersangkutan.

"Untuk kategori ringan adalah mengakomodir masyarakat untuk mengikuti kampanye peserta pemilu, sedangkan pelanggaran berat adalah dengan ikut serta dalam kampanye atau memberikan fasilitas untuk kampanye," katanya.

Ia berharap kepada masyarakat agar selalu aktif dalam mengawasi kepala desa , dan jika ada indikasi masyarakat dihimbau agar segera melaporkan.

"Di Gunungkidul sendiri belum ada laporan, kami juga bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu untuk pengawasan," katanya.

Terpisah, Komisioner Bawaslu Gunungkidul Divisi Penanganan Pelanggaran, Sudarmanto mengatakan larangan kades untuk menjadi simoatisan sudah tertuang pada aturan Bawaslu nomor 28/2018, pasal 6.

Baca: Minapadi Kian Digemari Petani Sleman, BPTP DIY Kembangkan Metode Pertanian Minakodal

"Aturan tersebut untuk menjaga netralitas dalam pemilu, ada empat unsur yang harus tetap netral yaitu RT/RW, kades, dan Badan Pengawas Desa (BPD)," katanya.

Ia mengatakan jika keempat unsur tersebut terbukti melakukan pelanggaran maka hal tersebut termasuk tindak pidana pemilu.

"Saat ini belum ada laporan terkait kades yang menjadi simpatisan partai atau caleg, kami akan tetap lakukan pengawasan," katanya.(wsp)

Penulis: Wisang Seto Pangaribowo
Editor: ose
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved