Polemik Persoalan Honorer DIY, Pemprov DIY Sebut PPPK Jadi Solusi

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Provinsi DIY menyebut honorer di lingkungan pemerintahan dimungkinkan akan mempergunakan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Hal ini menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan persoalan honorer di Pemprov DIY.

"Nanti jalan keluar untuk (honorer) kemungkinan pakai opsi PPPK. Hal ini agar pegawai lebih tertata," ujar Sekda DIY, Gatot Saptadi, baru-baru ini.

Menurut Gatot persoalan honorer memang sangat kompleks. Problem ini pun dialami di setiap Pemda tak hanya Pemprov DIY.

Diantaranya, ada guru yang masih mau dibayar Rp 800 ribu per bulan sebagai honorer.

Di satu sisi ada beban anggaran, di sisi lain sekolah membutuhkan dan honorer bersedia dibayar.

"Pembayaran ini biasanya pakai anggaran dari komite atau dana BOS," ujarnya.

Baca: Pendaftaran PPPK 2019, Solusi untuk Guru Honorer yang Lama Mengabdi

Perlu diketahui Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar pegawai negeri sipil (PNS).

Gatot menambahkan, satu persoalan mengenai opsi PPPK adalah anggaran.

Dia juga mempertanyakan setelah menggunakan opsi PPPK, anggaran tersebut akan diambilkan dari pagu mana.

"Ini yang menjadi persoalan anggarannya siapa. Ini nanti sebatas kekuatan Pemda saja," kata dia.

Di lingkungan Pemprov DIY terdapat beberapa kategori pegawai non PNS.

Ada yang diangkat menggunakan SK Gubernur dan ada yang diangkat oleh masing-masing organisasi pemerintah daerah (OPD).

"Untuk anggaran non PNS dengan SK Gubernur dianggarkan dengan APBD dan anggaran dikeluarkan melalui BPKAD. Sementara untuk honorer bukan SK Gubernur dianggarkan melalui kegiatan masing-masing OPD," kata dia.

Baca: Rencana Anggaran Tukin ASN Naik, Pemprov DIY Efektifkan Perjalanan Dinas dan Rapat