Ruang Kades Wonogiri Magelang Disegel, Pelayanan Desa Ngungsi ke Rumah Kadus

Ringkasan Berita:Kantor Desa Wonogiri, Magelang disegel warga sejak Agustus 2025 buntut protes terhadap Kades Junarsih.

 

Pelayanan desa kini pindah ke rumah para kadus, sementara tuntutan pencopotan dan kasus dugaan penyimpangan dana desa masih bergulir.

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG – Sudah tiga bulan penuh Kantor Desa Wonogiri, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, ditutup dan disegel warga seusai aksi protes yang menuntut pencopotan Kepala Desa Wonogiri, Junarsih.

Ruang kerja Junarsih pertama kali disegel warga pada Kamis (14/8/2025), bertepatan dengan aksi unjuk rasa jilid pertama yang digelar di balai desa.

Pantauan Tribun Jogja, segel bertuliskan “Perhatian” masih menempel menyilang di pintu ruang kepala desa disertai stiker bertuliskan “Disegel” sebagai penanda ruang tersebut tidak boleh digunakan.

Selama penyegelan berlangsung, aktivitas pemerintahan desa praktis berhenti total.

Layanan Pindah ke Kadus

Koordinator Aliansi Masyarakat Wonogiri Bersatu, Khadik, mengatakan pelayanan masyarakat kini dialihkan ke masing-masing kepala dusun (kadus).

“Untuk di balai desa itu kosong, tidak ada kegiatan melayani masyarakat. Pelayanan surat-menyurat dilakukan di rumah kadus masing-masing,” ujarnya kepada Tribun Jogja, Kamis (13/11/2025).

Khadik menyebut, penyegelan akan tetap dilakukan hingga tuntutan warga terpenuhi, yakni pencopotan Junarsih sebagai kepala desa.

Ia juga memastikan masyarakat menolak kehadiran kepala desa di kantor sebelum kasus dugaan penyimpangan dana desa yang dilaporkan ke kejaksaan rampung diproses.

“Kalau yang bersangkutan datang ke kantor dan masyarakat tahu, pasti kami usir. Kami tetap menunggu proses hukum sampai tuntas,” terangya.

Lapor ke Kejari Magelang

Laporan dugaan pemalsuan tanda tangan dan penyalahgunaan wewenang oleh Junarsih telah dilayangkan ke Kejaksaan Negeri Magelang pada 25 Agustus 2025. 

Sejumlah perangkat desa dan ketua karang taruna disebut sudah dimintai keterangan, sementara bendahara desa dijadwalkan menjalani pemeriksaan lanjutan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Magelang, Gunawan Yudi Nugroho, mengatakan pelayanan masyarakat di Desa Wonogiri tetap berjalan melalui perangkat desa meski kantor disegel.

“Sampai saat ini tidak ada keluhan terkait pelayanan. Pemerintah daerah juga terus melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Inspektorat,” jelasnya.

Gunawan menambahkan, proses penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) Inspektorat terhadap pemerintah desa Wonogiri sudah mencapai sekitar 80 persen.

“Pembinaan oleh Pak Bupati melalui Camat masih berjalan. Fokus kami memastikan pelayanan kepada warga tidak terganggu,” ujarnya.

Penyegelan kantor desa ini berawal dari aksi “Silaturahmi Akbar” pada 14 Agustus 2025, saat ratusan warga menuntut Kepala Desa Junarsih mundur karena dugaan penyelewengan dana desa. 

Pada  aksi itu, warga sempat membakar ban bekas dan menyegel ruang kerja kepala desa.

Perwakilan warga juga pernah menemui Bupati Magelang Grengseng Pamuji pada Senin 25 Agustus 2025 lalu untuk membahas tuntutan pencopotan kepala desa. 

• Alasan Warga Minta Bupati Grengseng Copot Jabatan Kades Wonogiri Magelang

Warga Turun ke Jalan

Ratusan warga Desa Wonogiri, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, mendatangi kantor kepala desa sambil menggeber sepeda motor. 

Aksi ini berlangsung bersamaan dengan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) pada Kamis (13/11/2025).

Protes tersebut ditujukan kepada Kepala Desa Wonogiri, Junarsih.

Warga menuntut agar Junarsih segera mundur dari jabatannya. 

Di lokasi, massa membentangkan spanduk penolakan sebagai simbol kekecewaan terhadap kepemimpinan sang kepala desa.

Koordinator lapangan Aliansi Masyarakat Wonogiri Bersatu, Khadik, menyatakan  aksi dilakukan untuk memastikan Musrenbangdes berjalan kondusif tanpa kehadiran kepala desa.

“Kami sudah bersepakat dengan Pak Camat dan Pak Kapolsek, acara Musren bisa berjalan lancar apabila Bu Junarsih tidak hadir. Kalau beliau hadir, otomatis acara gagal,” ujar Khadik.

Ia menambahkan, tuntutan warga tetap sama sejak aksi pertama: mendesak pengunduran diri Junarsih karena dugaan pelanggaran etik dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana desa.

“Ada dugaan pemalsuan tanda tangan perangkat desa dalam dokumen proyek, termasuk SPJ kegiatan dana desa,” tambahnya. (Tro)