Soroti 'Pembajakan' Guru PPPK, Sekolah Swasta Tuntut Kesetaraan Lewat Munas XII BMPS

Ringkasan Berita:

• BMPS) Nasional bersiap menggelar Musyawarah Nasional (Munas) XII pada 24-26 November 2025 mendatang.
• Mereka membawa misi mendesak, yakni memperjuangkan kesetaraan sekolah swasta yang selama ini kerap dianaktirikan, terutama di level daerah.
• ​Mereka menyoroti posisi sekolah swasta yang sejatinya adalah mitra pemerintah dalam mencerdaskan bangsa, namun kerap kali terpinggirkan oleh kebijakan yang timpang.

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Nasional bersiap menggelar Musyawarah Nasional (Munas) XII pada 24-26 November 2025 mendatang.

​Agenda yang akan dihelat di PPSDM Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Ciputat ini membawa misi mendesak, yakni memperjuangkan kesetaraan sekolah swasta yang selama ini kerap dianaktirikan, terutama di level daerah.

​Munas pun memberikan sorotan tajam pada posisi sekolah swasta yang sejatinya adalah mitra pemerintah dalam mencerdaskan bangsa, namun kerap kali terpinggirkan oleh kebijakan yang timpang.

​Mengusung tema "Meneguhkan Komitmen BMPS untuk Pendidikan Bermutu, Merata, dan Berkeadilan," BMPS ingin membongkar disparitas kualitas dan perlakuan yang masih terasa nyata di lapangan.

​Ketua Umum BMPS Nasional, Ki Saur Panjaitan, menegaskan, bahwa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) masa bakti 2018 - 2025 nanti akan menjadi dasar evaluasi untuk menyoroti tantangan krusial tersebut.

​"LPJ kami menyajikan masalah, tantangan, dan capaian yang belum tuntas, terutama terkait kebijakan fiskal daerah yang belum berpihak dan peminggiran peran yayasan," katanya, Minggu (23/11/25).

Melalui Munas ini, kami akan merumuskan langkah konkret untuk menjembatani kesenjangan akses dan kualitas antara daerah perkotaan dan pelosok," tambah Ki Saur.

​Adapun inti dari perjuangan di Munas XII ini adalah menuntut keberbihakan nyata pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah, baik provinsi, maupun kota/kabupaten.

Sebagai mitra yang telah melayani pendidikan bahkan sebelum negara ini berdiri, sekolah swasta seharusnya digandeng mesra, bukan ditinggalkan.

Ki Saur pun mencontohkan, kasus paling fatal adalah "pembajakan" guru swasta lewat jalur PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

​"Beberapa tahun yang lalu, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Guru PPPK. Mereka adalah bagian dari ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu," jelasnya.

​Masalahnya, puluhan ribu guru yang asalnya dari swasta itu, setelah diangkat justru ditarik ke sekolah negeri, yang mengakibatkan swasta mengalami krisis pengajar.

​Harapan sempat muncul di era pemerintahan baru lewat Permendikdasmen No 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru ASN, yang memungkinkan mereka kembali mengajar di sekolah swasta.