Pengamat UGM Sebut Pembatasan BBM Subsidi Melengkapi Kebijakan WFH untuk Upaya Penghematan Energi

Ringkasan Berita:

• Pemerintah bakal melakukan pembatasan BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar pada 1 April 2026 besok. 
• Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi menyebut kebijakan pembatasan BBM subsidi lebih efektif ketimbang work from home (WFH). 
• Meski demikian, tetap dibutuhkan pengawasan intensif guna memastikan kebijakan tersebut efektif dilaksanakan di lapangan

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah bakal melakukan pembatasan BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar pada 1 April 2026 besok. 

Untuk Pertalite, pembelian oleh kendaraan roda empat baik perorangan maupun angkutan umum dibatasi maksimal 50 liter per hari.

Sementara Solar, kendaraan roda empat dibatasi maksimal 50 liter per hari, angkutan umum roda empat maksimal 80 liter per hari, sedangkan kendaraan roda enam atau lebih dibatasi hingga 200 liter per hari.

Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi menyebut kebijakan pembatasan BBM subsidi lebih efektif ketimbang work from home (WFH). 

Fahmy pun mengapresiasi langkah pemerintah dalam membatasi konsumsi BBM subsidi. Ia menilai pembatasan BBM yang rencananya dilakukan 1 April 2026 besok praktis akan mengubah pola konsumsi masyarakat.

"Sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menghemat energi, khususnya BBM saya kira cukup baik. Pembatasan kuota ini kan diterapkan juga di Malaysia, biasanya 200  liter per hari menjadi 100 liter. Lebih efektif daripada Work From Home," katanya, Selasa (31/3/2026).

Menurut dia, pembatasan BBM subsidi menjadi komplementer bagi kebijakan WFH.

Pembatasan BBM subsidi, dalam hal ini Pertalite berfungsi untuk mengendalikan konsumen agar lebih hemat.

"Untuk mobil pribadi, saya kira pembatasan ini untuk mengendalikan konsumen juga agar tidak menghambur-hamburkan BBM," sambungnya.

Baca juga: Pembangunan Jalan Tol Jogja-Solo Seksi 2.2 Dikebut, Gerbang Tol Segera Dibangun di Ringroad Sleman

Potensi Inflasi Kebutuhan Pokok

Kendati demikian, pembatasan BBM subsidi, khususnya Solar, dapat memicu inflasi kebutuhan pokok.

Hal itu karena solar merupakan BBM utama kendaraan angkutan barang.

Pembatasan 80 liter untuk angkutan roda empat bisa saja menghambat distribusi kebutuhan pokok.

Jika kuota harian angkutan barang tersebut tidak mencukupi, praktis distribusi akan terganggu dan memengaruhi rantai pasok.