Alasan Partai Gerindra Dukung Pemilihan Kepala Daerah Oleh DPRD

Partai Gerindra sendiri mendukung usulan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono.

Menurut Sugiono, Partai Gerindra posisinya mendukung rencana Pemilukada dipilih langsung oleh DPRD.

“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).

Menurut Sugiyono, pemilihan kepala daerah oleh DPRD bisa lebih efisien dibandingkan dengan pemilihan langsung oleh rakyat.

Sugiono mencontohkan, pada 2015 lalu, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada hampir Rp 7 triliun.

Nominal ini terus bertambah dalam jumlah yang tidak sedikit.

Bahkan, pada 2024, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada meningkat, lebih dari Rp37 triliun. B

 “Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” jelasnya.

Baca juga: Kapan Indonesia Mulai Stop Impor Solar, Ini Jawaban Menteri BUMN

Lalu biaya kampanye seorang calon kepala daerah cukup besar.

Bahkan kerap kali jadi hambatan bagi sosok yang berkompeten untuk menjadi kepala daerah. 

“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal. Dan ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” kata Sugiono.

“Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD,” ujar dia.

Tidak hilangkan esensi demokrasi

Sugiono mengeklaim, pilkada melalui DPRD tidak menghilangkan esensi demokrasi, karena calon dipilih oleh anggota legislatif yang merupakan pilihan masyarakat dalam pemilihan umum.

Bahkan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD bisa diawasi langsung oleh masyarakat dengan lebih ketat.