Tekanan Ekonomi Terasa di Akar Rumput, Legislatif Minta Pemkot Yogya Siapkan KUR Daerah

Ringkasan Berita:

• DPRD Kota Yogyakarta mendesak pemerintah daerah segera meluncurkan program KUR Daerah berbunga rendah untuk melindungi ekonomi warga rentan.
• Langkah taktis ini dinilai mendesak guna memitigasi dampak lonjakan inflasi dan pelemahan nilai tukar rupiah yang mulai menekan sektor usaha mikro.

TRIBUNJOGJA.COM - Kalangan legislatif mendesak Pemerintah Kota Yogyakarta untuk segera mengambil langkah taktis dalam memperkuat perlindungan ekonomi warga. 

Salah satu solusi yang didorong adalah percepatan penyiapan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Daerah untuk mengantisipasi tekanan ekonomi yang kian berat dan mulai dirasakan kelompok masyarakat rentan.

​Sekretaris Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Munazar, menandaskan, pemerintah daerah tidak boleh pasif dan menunggu sampai dampak perlambatan ekonomi meluas serta memukul lebih dalam. 

Alarm tekanan ekonomi sudah menyala

Bukan tanpa alasan, ia menyebut, sejumlah indikator makro akhir-akhir ini menunjukkan alarm peringatan di tingkat akar rumput sudah mulai menyala.

​"Inflasi Kota Yogyakarta pada Maret 2026 mencapai 4,19 persen, tertinggi di DIY. Kenaikan harga terjadi pada sektor perumahan, listrik, konsumsi, pendidikan, serta berbagai kebutuhan sehari-hari yang langsung memengaruhi kehidupan warga," ujarnya, Senin (8/6/26).

​Di samping faktor inflasi lokal yang melambung tinggi, politikus Partai Golkar ini memandang, situasi geopolitik dan makro ekonomi global ikut memperparah keadaan. 

Rupiah melemah

Pelemahan nilai tukar rupiah yang menyentuh level Rp18.000 per dolar AS, harus menjadi perhatian serius lintas sektoral, karena bisa memicu efek domino berupa kenaikan harga barang pokok dan membengkaknya biaya operasional. 

Ujung-ujungnya, beban berat tersebut harus dipikul oleh warga masyarakat, terutama mereka yang bergelut di sektor ekonomi skala mikro dan kecil.

​Menurut Munazar, kondisi semacam ini harus jadi concern Pemerintah Kota Yogyakarta untuk segera menyiapkan langkah mitigasi ekonomi yang nyata.

"Terlebih, kelompok-kelompok seperti pelaku UMKM, pedagang kaki lima, dan usaha rumah tangga, merupakan pihak yang paling rentan ketika daya beli melemah dan biaya hidup meningkat," terangnya.

KUR daerah bunga rendah

Sebagai bantalan ekonomi, Komisi B DPRD Kota Yogyakarta pun mengusulkan pemanfaatan KUR Daerah yang mengusung skema bunga sangat rendah.

Bahkan, tambah Munazar, jika memungkinkan bunganya menyentuh angka nol persen, untuk klaster kelompok sasaran tertentu yang paling terdampak.

​"KUR Daerah jangan hanya dipandang sebagai program kredit. Dalam situasi seperti sekarang, KUR dapat menjadi instrumen untuk menjaga daya tahan ekonomi warga agar usaha mikro tetap bertahan dan perputaran ekonomi di tingkat masyarakat tetap berjalan," cetusnya.

​Lebih lanjut, ia menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari banyaknya festival, pameran, atau agenda seremonial ekonomi kreatif.