Desa Wisata Borobudur Jadi Role Model Nasional, DPR RI Tinjau Pengelolaan Balkondes Wanurejo

Ringkasan Berita:

• Panja Standardisasi Desa Wisata Komisi VII DPR RI kunjungi Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Wanurejo, Borobudur Magelang
• Magelang punya 24 desa wisata rintisan, 18 berkembang dan 4 desa wisata maju.
• Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menuturkan, panja standardisasi desa wisata dibentuk untuk memastikan kehadiran pemerintah.

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Panitia Kerja (Panja) Standardisasi Desa Wisata Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Wanurejo, Borobudur Kabupaten Magelang, Jumat (7/11/2025).

Selain meninjau perkembangan desa wisata, kunjungan ini untuk memastikan kehadiran negara dalam memperkuat pengelolaan serta standardisasi sektor pariwisata berbasis masyarakat.

Dalam kesempatan itu, rombongan berdialog langsung dengan Bupati Magelang Grengseng Pamuji dan perwakilan pengelola desa wisata.

Bupati Magelang Grengseng Pamudji mengatakan, secara kesadaran kolektif sebagai rumah Candi Borobudur mendapat support dari Pemerintah pusat adalah Balkondes. 

"Hari ini Kabupaten Magelang memang memiliki Borobudur, tempatnya. Tapi pengelolaannya tidak. Kebijakan juga tidak. Kami ada di ring tiga Borobudur," papar Grengseng.

Pemerintah Kabupaten Magelang sudah menginstruksikan kepada seluruh kepala dinas semua kegiatan harus berbasis Balkondes. Namun pasca Covid 19 dunia wisata Borobudur masih lesu. Belum bisa bangkit sepenuhnya.

Hal itu, menurut Grengseng karena adanya Peraturan Menkomarvest yang membatasi jumlah pengunjung yang naik ke struktur candi 1.200 orang. 

"Perbulan November ini ada bonus dari Menteri Pariwisata kenaikan kuota menjadi 4000 orang," jelasnya.

Jumlah desa wisata

Ditambahkan Grengseng, secara umum di Kabupaten Magelang sudah berkembang desa wisata dengan klasifikasi ketat. Sesuai klaster yang ditetapkan ada 24 desa wisata rintisan, 18 berkembang dan 4 desa wisata maju.

Dari 372 desa di Kabupaten Magelang separoh diantaranya mengajukan permohonan menjadi desa wisata. Namun demikian dalam hal ini klasifikasi ketat dilakukan agar terbentuk desa wisata berkualitas mengingat Borobudur kelasnya internasional. 

"Sehingga harapannya desa wisata yang ada di Kabupaten Magelang bisa menunjukan kualitas standar internasional," terang Grengseng.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menuturkan, di Indonesia terdapat sekitar 6.000 desa wisata yang mayoritas berkembang secara mandiri dan berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan baru di pedesaan.

"Mereka butuh pendampingan, pelatihan, dan dukungan nyata dari pemerintah," ujar Chusnunia di sela kunjungan.

Lebih lanjut Ia mengatakan, panja standardisasi desa wisata dibentuk untuk memastikan kehadiran pemerintah, baik melalui regulasi, pendanaan, maupun penguatan kapasitas masyarakat pengelola.