Desa Wisata Borobudur Jadi Role Model Nasional, DPR RI Tinjau Pengelolaan Balkondes Wanurejo

Selain meninjau perkembangan desa wisata, kunjungan ini untuk memastikan kehadiran negara dalam memperkuat pengelolaan

Penulis: Yuwantoro Winduajie | Editor: Yoseph Hary W
Istimewa
Panitia Kerja (Panja) Standardisasi Desa Wisata Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Wanurejo, Borobudur Kabupaten Magelang, Jumat (7/11/2025) 

Chusnunia menilai, wisata terbukti mampu menghadirkan kesejahteraan. Nilai ekonominya bisa lima hingga enam kali lipat lebih tinggi dibandingkan pertanian atau perkebunan. Tapi banyak desa wisata yang tumbuh secara otodidak.

Dampak positif

Ditambahkan, keberadaaan desa-desa wisata di sekitar Candi Borobudur layak dijadikan contoh keberhasilan.

Pertumbuhan desa wisata di kawasan ini dinilai positif sejak awal pembentukannya pada 2009 - 2011 yang beberapa diantaranya berasal dari CSR BUMN.

Dampaknya terlihat dari peningkatan kunjungan wisatawan secara signifikan, dari kurang dari 1.000 menjadi puluhan ribu wisatawan per tahun. 

Pertumbuhannya menunjukkan bahwa dengan dukungan berbagai pihak, masyarakat bisa menikmati manfaat ekonomi wisata dan dapat menjadi role model bagi desa-desa wisata lain di Indonesia.

Chusnunia juga mencatat, masih ada pekerjaan rumah, seperti variasi atraksi wisata, strategi pemasaran, dan penataan manajemen agar lebih profesional. 

"Kalau semua ini diperkuat, desa wisata akan lebih siap menyambut wisatawan dan bersaing secara berkelanjutan," jabarnya. 

Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Hatta menambahkan, desa wisata memiliki potensi besar dalam menghasilkan devisa negara seperti Desa Ponggok di Klaten, yang berhasil meraup pendapatan hingga Rp12 miliar per tahun dari sektor wisata air.

"Kalau satu desa saja bisa menghasilkan Rp12 miliar, bayangkan jika potensi seperti itu bisa dioptimalkan di ribuan desa di seluruh Indonesia. Dampaknya bagi ekonomi nasional luar biasa besar," kata Hatta.

Dia menambahkan, pemerintah pusat harus hadir dengan kebijakan dan dukungan nyata. Salah satu usulan konkret yang ia sampaikan adalah pemberian bantuan keuangan minimal Rp 1 miliar per desa wisata potensial melalui dana APBN.

Bantuan dari pemerintah ini nantinya dapat memacu kreativitas masyarakat desa dan mempercepat kemandirian ekonomi berbasis wisata.

"Ini bukan pengeluaran, tapi investasi jangka panjang," terangnya. (tro)

Sumber: Tribun Jogja
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved