BBM Naik Bikin Napas Operasional Damkar Jogja Kritis, Ini Strategi Hasto Wardoyo

Ringkasan Berita:

• Imbas lonjakan harga BBM non-subsidi, anggaran operasional Dinas Damkarmat Kota Yogyakarta menipis dan diprediksi hanya cukup bertahan maksimal hingga September 2026.
• Wali Kota Hasto Wardoyo menyiapkan skema taktis penambalan anggaran melalui sisa dana BTT sebesar Rp35 miliar dan intervensi APBD Perubahan 2026.
• Guna menghemat BBM, Damkarmat kini memperketat filter aduan dan lebih selektif, dengan memprioritaskan kasus yang mengancam nyawa serta mengurangi layanan non-kebakaran.

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Skema taktis disiapkan Pemkot Yogyakarta untuk menambal anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) yang menipis imbas lonjakan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamina Dex.

Sebagai informasi, lonjakan harga BBM nonsubsidi membuat operasional instansi kedaruratan tersebut diprediksi hanya mampu bertahan maksimal hingga September 2026 mendatang.

​Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menegaskan bahwa urusan pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan keselamatan nyawa manusia tak akan dikesampingkan, apalagi dikurangi volumenya.

​Ia membeberkan, pos anggaran pertama yang siap digulirkan sewaktu-waktu adalah alokasi dana Belanja Tidak Terduga (BTT), di mana sisa plafonnya terbilang sangat longgar karena minimnya penyerapan.

​"Tahun ini anggaran BTT kita Rp35 miliar. Itu artinya anggaran cadangan yang kita pakai untuk hal-hal yang kira-kira tidak diduga saja, sebesar Rp35 miliar. Jadi, kalau ada kebutuhan mendadak, entah itu di Damkar atau yang lain, kita cairkan dari itu," cetusnya, Senin (16/6/2026).

​Mantan Kepala BKKBN RI tersebut menjamin, mekanisme pencairan dana kedaruratan sudah memiliki payung hukum yang jelas dan bisa diproses dengan cepat demi kelangsungan layanan publik.

​Selain mengandalkan BTT, Pemkot Yogyakarta juga membuka peluang intervensi kedua melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026.

​"Kalau Damkar (anggarannya terancam habis) sampai September, ya sebelum September kan (APBD Perubahan) sudah bisa diproses. Itu tidak akan terus kita biarkan," ungkap Wali Kota.

​Hasto pun tak menampik, badai penyesuaian harga energi tidak hanya memukul Dinas Damkarmat saja, karena ikut mengerek ongkos logistik deretan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis lain yang bertumpu pada moda transportasi berat.

​Salah satu yang paling terdampak signifikan adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta yang saban hari harus memobilisasi puluhan truk armada pengangkut sampah menuju tempat pengolahan.

​"Kemarin saya sudah ngomong bahwa belanja yang terkait dengan transportasi akan meningkat, karena dampak dari kenaikan bahan bakar. Sehingga, DLH yang paling banyak punya truk untuk mengangkut sampah, ya akhirnya anggarannya harus dinaikkan," jelasnya.

Baca juga: Imbas Kenaikan Harga BBM: Anggaran Damkarmat Yogyakarta Menipis, Aduan Masyarakat Ditangani Selektif

Sebelumnya, Kepala Dinas Damkarmat Kota Yogyakarta, Taokhid, menyampaikan, meski pagu anggarannya tidak mengalami pemotongan, meroketnya banderol BBM di pasaran otomatis menggerus daya beli bahan bakar.

​Berdasarkan kalkulasi terkini, tandasnya, pasokan BBM untuk armada penyelamatan dari anggaran murni tahun ini diprediksi habis per September nanti.

​"Kalkulasi yang kita lakukan dari anggaran murni kemarin hanya cukup sampai dengan bulan September, itu maksimal. Karena kenaikan harga, otomatis volume yang bisa kita beli berkurang. Benefit-nya yang berkurang," jelasnya.