Melawan dari Gejayan: Aliansi Rakyat Soroti Krisis Multidimensi di Indonesia

Boengkoes percaya bahwa mengingat bukanlah tindakan subversif. Sebab, mengingat adalah tanggung jawab warga negara. 

"Kami ingat janji-janji yang pernah diucapkan. Kami ingat bahwa demokrasi seharusnya menjamin hak rakyat untuk bersuara, bukan menuntut rakyat untuk diam," ucap dia.

Dukungan

Guru Besar dalam Bidang Ilmu Media dan Jurnalisme di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Masduki, turut naik ke atas mimbar dan menyuarakan desakannya kepada pemerintah pusat.

"Kami meminta pada kesempatan ini, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden (Gibran Rakabuming) masih waras dan pro rakyat untuk meninjau ulang seluruh program yang dipermasalahkan," pekik Masduki dalam orasinya.

Musisi, pencipta lagu, sekaligus vokalis grup musik indie Efek Rumah Kaca (ERK), Cholil Mahmud, turut turun ke jalan berbaur dengan massa aksi “Rakyat Memanggil” di Gejayan. 

Kehadirannya menjadi bentuk solidaritas langsung terhadap perjuangan masyarakat sipil yang menyuarakan penolakan atas berbagai krisis dan kebijakan pemerintah yang dinilai mencederai rakyat, setelah sebelumnya ia berhalangan hadir pada aksi serupa di ibu kota.

Bagi Cholil, aksi kolektif ini adalah wujud nyata dari kemarahan publik yang mengendap akibat serangkaian persoalan struktural bangsa. 

Cholil meyakini napas perjuangan dari “Rakyat Memanggil” selaras dengan aksi di Jakarta. Ia memandang aksi ini sebagai awal dari konsolidasi sipil yang lebih besar. 

Sebagai musisi yang dikenal vokal mengkritik isu sosial-politik, Cholil menyoroti berbagai persoalan fundamental yang memicu krisis multi-sektor di Indonesia. 

Ia merinci sejumlah masalah mulai dari kebijakan yang minim partisipasi publik, perusakan lingkungan, hingga konflik agraria yang tak kunjung usai.

"Masyarakat kritik MBG, lalu koperasi Merah Putih, itu enggak didengar. Sejak izin-izin tambang (diterbitkan), sudah ada sudah ada bukti jelas bahwa konflik, bencana di Aceh waktu itu disebabkan oleh pembalakan yang eksploitasi lingkungan. Itu juga enggak ditindaklanjuti dengan baik. Lalu, yang kita lihat di (film) Pesta Babi, masyarakat Papua sampai sekarang masih mengalami perebutan-perebutan hak tanah mereka. Jadi semuanya menjadi satu kemarahan yang kalau saya bandingkan dengan 1998 mungkin hal-hal seperti ini mesti dirawat dan muncul mingguan. Bahkan, ini rasanya masih 1998 sih," tegas Cholil.

Lebih jauh, ia juga menyoroti upaya sistematis dalam menggembosi gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil, seperti yang terjadi di Jakarta. 

Menurutnya, publik harus peka terhadap taktik pecah belah dan menyadari krisis ekonomi yang makin mencekik.

“Memang krisisnya sudah semakin menggila dengan dolar semakin tinggi, yang keuangan negara sudah enggak bisa menampung lagi subsidi. Kenaikan harga bahan bakar juga memengaruhi kemarahan publik pastinya. Semoga konflik horizontal antarmasyarakat lebih bisa dihindari," katanya. (han/rif/mur/hdy)