Melawan dari Gejayan: Aliansi Rakyat Soroti Krisis Multidimensi di Indonesia

Semua itu menurutnya memicu konflik horizontal di kalangan masyarakat.

Ia menegaskan, program MBG harus dihentikan dan anggaran dananya dikembalikan untuk memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 

“Hari ini daya beli anjlok, kelas menengah tidak ada lagi. Banyak sekali orang-orang yang di-PHK," ungkapnya merinci kondisi lapangan.

Kritik tajam juga dilontarkan terkait kebijakan yang merugikan kelas pekerja seperti pengemudi ojek online serta isu perampasan ruang hidup yang terjadi di ranah lokal Daerah Istimewa Yogyakarta terkait tanah Kasultanan dan Pakualaman. 

“Di Jogja kita melihat banyaknya penggusuran dengan dalih tanah Kasultanan dan tanah Pakualaman. Tanah-tanah yang seolah-olah tidak pernah menjadi milik rakyat padahal sudah lama sekali digarap oleh rakyat. Kita lihat misalnya di Gunungkidul, di Kulon Progo. Ada kelindan, misalnya pembukaan tempat-tempat wisata yang menggusur, tapi kemudian dia menggunakan tanah Kasultanan. Yang jelas, warga tidak bisa lagi memanfaatkan tanah sebagai sumber daya yang umum," ujarnya.

Tidak peka

Marsinah juga menyayangkan manuver diplomasi luar negeri pemerintah yang dinilainya tidak peka terhadap penderitaan rakyat sendiri. 

“Kalau kita lihat diplomasi luar negeri Prabowo-Gibran hari ini, sudah jelas dia membela kolonialisme dengan berpihak kepada Israel. Kemudian, salah satunya yang paling berat diterima oleh kita adalah bagaimana dia bisa tampil di negara-negara tersebut sebagai orang yang lucu gitu? Padahal, Indonesia ini rakyatnya sedang sangat sengsara," kata Marsinah, seraya menegaskan bahwa aksi akan terus berlanjut hingga tuntutan pengunduran diri presiden dan wakil presiden terwujud.

Marsinah mengatakan, rakyat Indonesia tidak kekurangan slogan dan suguhan sandiwara politik. 

Rakyat dinilai semakin jarang menemui kejujuran dan kepedulian penguasa terhadap kenyataan yang dihadapi rakyatnya sehari-hari.

Apalagi, di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok, menyempitnya ruang kebebasan sipil, dan kebijakan-kebijakan yang semakin jauh dari kebutuhan rakyat, pemerintah justru terus memproduksi proyek-proyek besar yang rawan korupsi, sentralisasi kekuasaan dan pemborosan anggaran. 

Menurut dia, terjadinya inflasi pada bulan Mei 2026 karena didorong oleh kenaikan harga pangan seperti cabai, beras, minyak goreng hingga bawang merah. 

"Ironisnya, kritik yang seharusnya menjadi bagian sehat dari demokrasi justru kerap dicurigai sebagai ancaman. Pengamat, akademisi, jurnalis, aktivis hingga warga biasa yang menyampaikan keberatan sering dituduh memiliki motif tersembunyi atau kepentingan asing. Padahal, demokrasi tidak tumbuh dari pujian yang dipaksakan, melainkan dari keberanian mengoreksi kekuasaan," tegas Marsinah. 

Boeng Koes yang juga juru bicara aliansi, menambahkan, jejak digital Presiden Prabowo di media sosial belakangan kembali beredar luas. 

Hal ini menjadi pengingat kembali bagi publik, bagaimana dulu ia keras mengkritik berbagai praktik pemerintahan lewat ketimpangan ekonomi, oligarki, korupsi, hingga lemahnya keberpihakan negara kepada rakyat. 

"Namun, setelah lebih dari setahun pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, banyak warga justru merasakan keadaan yang tidak lebih baik, bahkan dalam sejumlah aspek semakin mengkhawatirkan. Kebijakan publik bergerak di antara populisme dan elitisme," urainya.