Guru Besar UII: Tiga Pilar Sipil Dilemahkan di Era Prabowo-Gibran

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Guru Besar Ilmu Komunikasi UII sekaligus inisiator Forum Cik Di Tiro, Prof Masduki, menilai terdapat tiga unsur masyarakat sipil yang telah dilemahkan dalam satu setengah tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Ketiga unsur tersebut adalah organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan media massa.

Menurutnya, mahasiswa menjadi satu-satunya kelompok yang masih independen.

“Satu setengah tahun Prabowo dan Gibran, ada tiga unsur masyarakat sipil yang telah dilemahkan, yang telah ditundukkan oleh rezim Prabowo-Gibran,” ujar Prof Masduki saat berorasi dalam aksi Aliansi Rakyat Memanggil di kawasan Pertigaan Gejayan, Yogyakarta, Sabtu (13/6/2026).

Dalam orasinya, Prof Masduki menyebut organisasi masyarakat menjadi unsur pertama yang dinilai kehilangan daya kritis terhadap pemerintah. 

“Yang pertama, organisasi masyarakat. Satu NU, dua Muhammadiyah. Setuju? Mereka menerima konsesi tambang dan menerima tawaran unit SPPG. Artinya mereka menerima, mengakui proyek-proyek Prabowo-Gibran yang bermasalah. Setuju?” katanya.

Ia menilai kondisi tersebut membuat organisasi masyarakat tidak lagi dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara optimal. 

“Karenanya, mereka tak bisa bersikap kritis dan tak bisa membela kaum tertindas di Indonesia,” tegasnya.

Represi

Unsur kedua yang disorot adalah perguruan tinggi. 

Menurutnya, kampus mulai tertarik menerima program makan bergizi gratis, sementara sebelumnya para dosen, mahasiswa, dan pekerja kampus telah mengalami berbagai bentuk represi. 

Ia juga menyinggung kondisi dosen dan pekerja kampus yang dinilai menghadapi beban pekerjaan berlebih sehingga ruang untuk bersikap kritis semakin terbatas. 

“Gaji mereka kecil, pekerjaan terlalu banyak. Tidak boleh kritis dan sebagainya. Dan, disuguhkan tugas-tugas yang membuat artikel penelitian sehingga tak sempat datang ke jalan Gejayan ini,” katanya.

Media massa menjadi unsur ketiga yang disebut mengalami tekanan ekonomi dan politik. 

Ia bahkan menyinggung adanya dugaan media yang telah dikuasai untuk kepentingan politik menuju Pemilu 2029. 

“Padahal, ini tak boleh dilakukan karena menghimpit kebebasan berekspresi,” katanya.