Melawan dari Gejayan: Aliansi Rakyat Soroti Krisis Multidimensi di Indonesia

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Elemen masyarakat sipil bersama kelompok mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa pada Sabtu (13/6/2026) di kawasan Simpang Tiga Gejayan, Sleman. 

Aksi yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Memanggil ini menyuarakan kritik kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka atas persoalan bangsa yang terjadi saat ini. 

Pantauan Tribun Jogja di lokasi pada pukul 15.50 WIB, massa yang mengenakan pakaian serba hitam memadati area persimpangan, membentangkan spanduk dan poster berbagai ukuran, serta menjadikan sebuah mobil pikap sebagai mimbar orasi. 

Hujan deras yang sempat turun saat itu pun tak mengendurkan langkah mereka dalam menyuarakan tuntutannya. 

"Di tengah hujan ini mari kepalkan tangan kiri kalian. Hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup perempuan yang melawan, hidup para pedagang kecil!" teriak seorang orator, disambut teriakan massa. 

Dendangan Darah Juang--karya John Tobing yang belum lama ini berpulang--mengumandang. 

Bergantian, perwakilan dari berbagai organisasi, berorasi dengan lantang menentang pengelolaan negara yang dinilai tidak memperhatikan kepentingan rakyat. 

Arus lalu lintas menuju area itu ditutup total dan pengguna jalan dialihkan polisi ke jalur lain hingga rangkaian aksi rampung sekira pukul 19.30 WIB.

Poin Tuntutan

Ada 10 poin tuntutan utama Aliansi Rakyat Memanggil. 

• Pertama, hentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang rawan korupsi dan minim pengawasan publik.
• Kedua, Tolak Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menyimpang dari prinsip ekonomi rakyat dan berpotensi menjadi instrumen kontrol politik.
• Ketiga, cabut revisi UU TNI, UU Polri, UU Kejaksaan, dan UU Peradilan Militer. Lindungi kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Selidiki dan adili seluruh pelaku pelanggaran HAM dari unsur TNI maupun Polri.
• Keempat, wujudkan pendidikan gratis yang berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia.
• Kelima, wujudkan layanan dan fasilitas kesehatan gratis yang dapat diakses seluruh rakyat tanpa diskriminasi.
• Keenam, pulihkan dan tingkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat, hapuskan ketimpangan di segala lini, turunkan harga bahan pokok, BBM, dan tarif layanan dasar. Rakyat bukan penanggung beban akibat korupsi dan salah urus negara.
• Ketujuh, lindungi hak-hak pekerja. Hentikan eksploitasi PRT, guru, buruh tani, buruh tambang, buruh pabrik, pekerja platform digital, dan seluruh pekerja sektor informal. Hentikan praktik informalisasi kerja yang menghilangkan hak-hak pekerja melalui skema kemitraan semu dan kontrak yang eksploitatif. Jamin upah layak, perlindungan sosial, kesehatan, keselamatan kerja, serta tegakkan aturan terhadap perusahaan dan pemodal yang melanggar hak pekerja.
• Kedelapan, segera lakukan penindakan kepada perusahaan aplikasi transportasi online yang melanggar KP 667 dan 1001. Keluarkan pasal bermasalah dalam Perpres 27 tahun 2026 tentang kontrak kemitraan berjangka. Segera buat naskah akademik untuk RUU Transportasi Online dan libatkan organisasi ojek online dalam proses penyusunan dan pembahasannya.
• Kesembilan, bebaskan seluruh tahanan politik dan warga yang dikriminalisasi akibat menyuarakan kritik serta terlibat dalam gelombang aksi rakyat. Hentikan teror, intimidasi, kriminalisasi, pengawasan, dan segala bentuk pembungkaman terhadap gerakan rakyat, jurnalis, akademisi, seniman, dan pembela HAM.
• Kesepuluh, jamin hak rakyat atas tanah, perumahan, dan ruang hidup yang layak. Hentikan penggusuran paksa, perampasan tanah, komersialisasi ruang publik, serta kebijakan pembangunan yang mengorbankan warga demi kepentingan investor dan elite. Usut dan tuntaskan korupsi Stadion Mandala Krida, Yogyakarta.

Baca juga: Guru Besar UII: Tiga Pilar Sipil Dilemahkan di Era Prabowo-Gibran

Sarang korupsi 

Marsinah, perwakilan dari Aliansi Rakyat Memanggil, menegaskan bahwa turunnya massa ke jalan didasari oleh ketidakmampuan pemerintah saat ini dalam memperbaiki taraf hidup masyarakat. 

Ia menyoroti sejumlah program unggulan pemerintah yang dinilai justru berpotensi menjadi celah korupsi berskala besar.

"Hari ini kita turun aksi untuk menuntut hal yang diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia yaitu turunkan Prabowo Gibran karena dilihat tidak punya kemampuan untuk mempertahankan apalagi memperbaiki situasi kehidupan rakyat Indonesia,” jelasnya.

Soal MBG dan KDMP, Marsinah menyebutnya sebagai program sarat korupsi, sehingga harus dihentikan. 

“Persoalannya adalah itu menjadi sarang korupsi dan kita tahu Indonesia sejak tahun 1998 itu sudah menurunkan Soeharto karena tuntutan korupsi tersebut juga. Sehingga, tidak ada gunanya kalau hari ini kita masih mempertahankan kepemimpinan yang berlandaskan oligarki, kemudian juga modusnya adalah korupsi di segala bidang, bahkan mengajak sesama rakyat untuk sama-sama bancakan gitu," tegas Marsinah.

Lebih lanjut, Marsinah memaparkan bagaimana program-program tersebut membebani masyarakat di tingkat bawah, termasuk menekan profesi guru honorer yang diberi tugas tambahan, hingga matinya daya beli masyarakat di pasar tradisional.