Banggar Soroti Penurunan Pendapatan Daerah dan Dana SILPA Pemerintah DIY

Selain itu, pemerintah juga tengah mengevaluasi regulasi retribusi dan pemanfaatan aset agar lebih sesuai dengan kondisi serta nilai ekonomi saat ini.

“Pemda DIY terus melakukan inventarisasi aset dan pemetaan potensi BUMD. Selain itu, kami juga sedang menyesuaikan regulasi terkait retribusi dan pemanfaatan aset agar lebih relevan dengan kondisi saat ini,” jelasnya.

Terkait SILPA dan pengelolaan anggaran, Sekda menyampaikan bahwa SILPA merupakan bagian dari dinamika pengelolaan keuangan daerah yang di satu sisi dapat menjadi sumber pembiayaan tahun berikutnya, namun di sisi lain tetap menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Dia juga menjelaskan bahwa realisasi belanja modal sebesar 83,27 persen dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain efisiensi hasil pengadaan, penyesuaian harga lelang serta dinamika pelaksanaan program di lapangan.

“Realisasi belanja modal tidak selalu sesuai pagu karena ada efisiensi dari proses pengadaan dan penyesuaian di lapangan. Hal ini menjadi bagian yang terus kami evaluasi,” tambahnya.

Sekda menegaskan bahwa seluruh masukan DPRD akan menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah ke depan agar lebih efektif, realistis dan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.

Melalui pembahasan tersebut, Pansus BA 11 DPRD DIY menegaskan bahwa berbagai catatan dalam pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 perlu menjadi bahan evaluasi bersama.

Penguatan PAD, optimalisasi aset daerah, peningkatan efektivitas belanja serta upaya memperkuat kemandirian fiskal dinilai penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih sehat dan berkelanjutan. (hda)