Banggar Soroti Penurunan Pendapatan Daerah dan Dana SILPA Pemerintah DIY

Ringkasan Berita:

• Banggar DPRD DIY menyoroti APBD yang masih bergantung pada transfer pusat sebesar 60 persen, sehingga penguatan PAD lewat optimalisasi aset dan BUMD perlu ditingkatkan.
• DPRD mengkritik penurunan pendapatan daerah sebesar 19,18 persen, realisasi belanja modal yang hanya 83,27 persen, serta adanya SILPA sebesar Rp419 miliar yang dinilai kurang efektif.
• Sekda DIY menyatakan telah melakukan inventarisasi aset, penyesuaian regulasi retribusi, dan evaluasi pengadaan guna memperkuat kemandirian fiskal.

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ketergantungan transfer dari pemerintah pusat yang mencapai 60 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY menjadi perhatian serius dari Badan Anggaran (Baggar) DPRD DIY.

Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pengelolaan aset maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dinilai perlu ditingkatkan.

Para anggota Banggar menyampaikan masukan itu saat rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY Tahun Anggaran 2025, pada Selasa (2/6/2026).

Sejumlah anggota Banggar menilai penguatan pendapatan daerah, optimalisasi aset dan efektivitas belanja perlu menjadi perhatian dalam evaluasi pengelolaan keuangan daerah.

Anggota Banggar DPRD DIY, Andriana Wulandari, menyoroti masih tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Ia menilai penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi aset dan peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu terus didorong.

"Ketergantungan kita terhadap transfer pusat masih sekitar 60 persen. Ini menunjukkan bahwa penguatan PAD, termasuk dari aset dan BUMD, masih perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Anggota Badan Anggaran lainnya, Akhid Nuryati, memberikan penilaian terkait penurunan pendapatan daerah yang mencapai sekitar Rp1,55 triliun atau 19,18 persen serta realisasi belanja modal yang hanya sebesar 83,27 persen. 

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan dan perencanaan anggaran daerah.

“Penurunan pendapatan sebesar Rp1,55 triliun atau 19,18 persen dan realisasi belanja modal 83,27 persen harus menjadi perhatian serius. Ini menunjukkan perlunya evaluasi pada kinerja pelaksanaan anggaran,” tegasnya.

Baca juga: Majelis Nasional Korsel Kunjungi DPRD DIY, Bahas Kerjasama dan Belajar Sistem Otonomi Daerah

Sementara Anggota Banggar, Tri Nugroho, menekankan perlunya evaluasi terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang mencapai sekitar Rp419 miliar serta keselarasan antara perencanaan dan realisasi anggaran.

“SILPA sebesar Rp419 miliar menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Ini perlu diperbaiki agar pengelolaan anggaran lebih efektif,” ujarnya.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menjelaskan bahwa Pemerintah DIY telah melakukan sejumlah langkah untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Dia menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan inventarisasi aset secara bertahap, termasuk pemetaan potensi yang dimiliki perangkat daerah dan BUMD.