Apindo DIY Sebut Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Membuat Produk Dalam Negeri Tidak Kompetitif

Produksi biaya tinggi akibat kenaikan impor juga membuat produk ekspor DIY tidak kompetitif.

Tayang:
Tribunjogja/ Christi Mahama Wardhani
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY, Timotius Apriyanto 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY, Timotius Apriyanto, menyebut pelemahan nilai tukar rupiah berdampak pada distribusi rantai pasok.

Terganggunya distribusi rantai pasok pun memberikan dampak ikutan lainnya. Bahkan berdampak pada penurunan produkstivitas.

"Yang jelas distribusi rantai pasok makin buruk. Tentu akan juga menambah biaya yang cukup tinggi. Impor jadi jauh lebih mahal, justru produktivitas kita makin turun," katanya, Rabu (13/5/2026).

Ia menyebut produksi biaya tinggi akibat kenaikan impor juga membuat produk ekspor DIY tidak kompetitif.

Berbeda dengan produk Tiongkok yang harganya lebih murah. 

Menurut dia, kondisi ini juga berdampak banjirnya produk Tiongkok di dalam negeri.

Pasalnya, transaksi dari Tiongkok tidak menggunakan dollar AS. 

"Di Jawa Tengah itu malah kebanjiran produk-produk dari China, karena harga yang lebih kompetitif dan transaksinya tidak pakai USD. Tantangan kita di situ, produktivitas menurun, lalu impor dari Tiongkok meningkat, membanjir. Otomatis ini akan membuat ekonomi makin buruk," terangnya.

Baca juga: Dolar Tembus Rp17.500, Disperindag DIY Klaim Harga Bahan Pokok Masih Stabil

Manufaktur Paling Terdampak

Sektor-sektor yang paling terdampak pelemahan rupiah adalah manufaktur.

Selain manufaktur, industri hilir yang mengunakan bahan dari minyak mentah. 

Sektor konstruksi pun ikut terdampak lantaran bahan baku konstruksi juga banyak yang diimpor menggunakan USD.

Di tengah pelemahan rupiah, ia pun mendorong pemerintah untuk memberikan insentif kebijakan ekonomi bagi pelaku usaha. 

"Yang diperlukan saat ini adalah proteksi dan subsidi dari relaksasi pemerintah. Kelonggaran ini misalnya dari pajak, biaya listrik, dan sebagainya. Biaya-biaya itu kan otomatis harus disubsidi pada sektor-sektor yang produktif," imbuhnya. (*)

Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved