Siasat Pegawai Bapperida DIY Sikapi Kebijakan CFD di Kepatihan: Titip Laptop Biar Gowes Lebih Ringan

Perencanaan yang matang sejak hari sebelumnya menjadi kunci agar aktivitas bersepeda ini tidak mengganggu profesionalitas kerja. 

"Supaya lebih praktis, sejak hari sebelumnya saya sudah menyiapkan semuanya, mulai dari meninggalkan laptop dan perlengkapan kerja di ruangan, sampai menyiapkan baju ganti. Jadi ketika berangkat pagi, saya bisa lebih ringan dan fokus menikmati perjalanan," tambahnya.

Efek dari perjalanan tanpa deru mesin ini pun langsung terasa pada suasana psikologisnya.

"Justru di situ letak menariknya, perjalanan ke kantor jadi terasa berbeda. Tidak terburu-buru seperti biasanya, dan ada waktu untuk benar-benar menikmati suasana pagi," ungkapnya.

Lebih dari Sekadar Aturan

Momentum CFD pertama ini juga bertepatan dengan agenda "Jumat Semarak Perikanan" yang digelar di dalam kompleks.

Hal ini menambah dimensi sosial dalam kebijakan lingkungan tersebut, di mana ruang terbuka yang biasanya penuh parkiran mobil kini berubah menjadi ruang interaksi antarpegawai yang lebih hidup.

"Kebetulan hari ini juga bertepatan dengan kegiatan Jumat Semarak Perikanan di Kompleks Kepatihan, jadi saya sekalian sarapan di sana, tidak dari rumah. Menurut saya ini jadi nilai tambah juga, karena kegiatan seperti ini membuat suasana hari Jumat terasa lebih hidup," kata Dhimas.

Dhimas menilai kebijakan ini sangat relevan dengan tantangan iklim dan kesehatan saat ini.

Sebagai pegawai yang memang sudah rutin berolahraga lari dan sepeda, ia melihat regulasi ini sebagai bentuk validasi institusi terhadap gaya hidup sehat.

"Penerapan hari bebas kendaraan setiap hari Jumat di lingkungan Pemda DIY menurut saya merupakan langkah yang sangat positif dan relevan dengan kebutuhan saat ini. Selain berkontribusi dalam mengurangi emisi dan kualitas udara, kebijakan ini juga mendorong perubahan perilaku menuju gaya hidup yang lebih sehat. Aktivitas tersebut menjadi lebih terfasilitasi dan terasa sebagai bagian dari budaya kerja, bukan sekadar pilihan individu," paparnya.

Ke depan, kebijakan ini diharapkan tidak berhenti sebagai "gerakan internal" birokrasi semata.

Kompleks Kepatihan yang berada di jantung Kota Yogyakarta memiliki nilai simbolis yang kuat dalam menggerakkan kesadaran publik.

"Lebih jauh, kebijakan ini juga memiliki nilai simbolik bahwa pemerintah memberi contoh langsung kepada masyarakat dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Harapannya, kebiasaan ini tidak hanya berhenti di lingkup ASN, tetapi juga bisa menginspirasi masyarakat luas untuk mulai mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor, setidaknya secara bertahap," pungkas Dhimas. (*)