Sri Sultan HB X Hadiri Simposium, Tegaskan Pembangunan Yogyakarta Tak Boleh Lepas dari Budaya

Kehadiran Sri Sultan HB X mempertegas komitmen bahwa visi pembangunan Yogyakarta di masa depan tidak bisa dilepaskan dari akar budaya

Tribun Jogja/Hanif Suryo
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Arah pembangunan dan modernisasi tata ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menghadapi tantangan krusial untuk tidak terjebak pada sekadar penataan wujud fisik.

Penetapan Sumbu Filosofi Yogyakarta oleh UNESCO menuntut komitmen penuh dari seluruh pihak agar setiap jengkal pembangunan kota tetap berakar pada identitas dan filosofi budaya tata ruang Kesultanan.

Pesan tegas ini menjadi benang merah dalam penutupan International Symposium on Javanese Culture atau Simposium Internasional Budaya Jawa 2026 yang digelar oleh Keraton Yogyakarta di Royal Ambarrukmo Yogyakarta.

Gelaran yang berlangsung selama dua hari, Sabtu hingga Minggu (11-12/4/2026), ini mempertemukan ratusan akademisi, peneliti, dan praktisi tata ruang.

Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, turut hadir langsung menyimak jalannya forum ilmiah tersebut.

Kehadiran Sri Sultan HB X mempertegas komitmen bahwa visi pembangunan Yogyakarta di masa depan tidak bisa dilepaskan dari akar budayanya sebagai pijakan utama.

Mengusung tema utama "Architecture, Spatial Planning and Territory of the Sultanate of Yogyakarta", simposium ini diikuti oleh sekitar 350 peserta secara luring dan 65 peserta secara daring.

Diskusi dinamis yang membedah arsitektur hingga lanskap kota mencerminkan tingginya urgensi penyelamatan wajah tata ruang DIY.

Dalam pidato penutupnya, Penghageng Kawedanan Hageng Punakawan Nitya Budaya, GKR Bendara, memberikan catatan tajam mengenai arah arsitektur dan tata ruang Yogyakarta.

Menurutnya, tata ruang Yogyakarta adalah bentuk manifestasi dari sebuah laku spiritual dan kultural.

“Arsitektur dan tata ruang di Yogyakarta bukan sekadar fisik bangunan, melainkan pengejawantahan dari filosofi Hamemayu Hayuning Bawana. Penetapan Sumbu Filosofi oleh UNESCO menjadi mandat bagi kita semua untuk menyelaraskan modernitas dengan akar kultural yang visioner,” tegas GKR Bendara.

Baca juga: Hadiri Syawalan di Kulon Progo, Gubernur DIY Sri Sultan HB X Bawa Pesan Persatuan ke Masyarakat

Ancaman Kehilangan Makna Ruang

Peringatan serupa juga mengemuka pada sesi gelar wicara "Keraton Updates" yang membahas secara spesifik mengenai revitalisasi kawasan Keraton dan pemanfaatan Tanah Kasultanan.

Wakil Penghageng KHP Dhatu Dana Suyasa, GKR Hayu, bersama KRT Suryo Satrianto, menyoroti ancaman hilangnya kedalaman makna sebuah cagar budaya jika revitalisasi hanya memprioritaskan fungsi tanpa konteks historis.

“Kewajiban kami memastikan kawasan ini tetap lestari hingga generasi mendatang, dengan nilai dan makna yang utuh, bukan sekadar menjadi ruang aktivitas tanpa konteks budaya,” ungkap GKR Hayu.

Secara historis, inovasi tata ruang Kesultanan Yogyakarta memang dirancang memiliki makna politis dan filosofis yang berlapis.

Sumber: Tribun Jogja
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved