BKAD Sleman Targetkan BPHTB Rp400 Miliar, hingga Triwulan 1 Terealisasi 15 Persen

"Saya pengen nggathokke (menyambungkan), nyambungke dengan instansi vertikal dan provinsi, sehingga agenda-agenda kami sinkron. Jangan sampai saat kami melayani masyarakat, instansi yang bersangkutan justru terbatas aksesnya karena WFH. Sehingga perlu beberapa waktu saya untuk koordinasi dengan beberapa instansi, nggathokke. Nah ini tidak mudah," kata Harda. 

Harda menekankan pentingnya kelancaran layanan yang berkaitan dengan pendapatan daerah maupun urusan masyarakat luas. Misalnya, ia mencontohkan proses balik nama tanah atau transaksi jual-beli tanah. Menurut dia, hambatan komunikasi akibat sistem kerja jarak jauh di rumah berisiko memperlambat masuknya pajak daerah.

Baginya, ditengah efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, pemasukan pendapatan daerah harus tetap terjaga. Jangan sampai terhambat. Apalagi, ia menargetkan tahun ini, pendapatan yang diraup dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai Rp 400 miliar. 

"Nah aku kudu iso ngenteni (harus bisa menunggu), tiap harinya komunikasi dengan BPN, dengan Kanwil Pajak terhambat ndak ini. Jangan-jangan sana libur. Ning omahkan ra iso melayani ini," kata Harda.(*)