Ambil Langkah Berbeda, Bupati Harda Tak Akan Berlakukan WFH di Sleman, Ini Alasannya

Ringkasan Berita:

• Pemkab Sleman memilih tetap WFO meski ada instruksi WFH dari Mendagri.
• Bupati Harda menilai pelayanan publik butuh kehadiran fisik ASN agar optimal.
• ASN Sleman tidak keberatan tetap masuk kantor karena hampir semua layanan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
• Efisiensi BBM dilakukan dengan identifikasi kegiatan, bukan pemotongan anggaran serampangan.
• Anjuran naik sepeda atau transportasi umum dinilai belum efektif karena keterbatasan jangkauan.

 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mengambil langkah berbeda menanggapi instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) soal penerapan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat. 

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menyatakan akan tetap memberlakukan kerja dari kantor atau WFO demi menjaga optimalnya pelayanan masyarakat.

Alasan Bupati Sleman

Harda menjelaskan pihaknya menghormati perintah dari pusat, akan tetapi kondisi situasional di wilayah Kabupaten Sleman menuntut kehadiran fisik para ASN. Jika diberlakukan WFH justru dikhawatirkan tidak optimal.

Sebab, baginya hampir seluruh sektor pelayanan di lingkungan Pemkab Sleman bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik.

"Sehingga saya tetap melayani masyarakat seperti biasa. Gitu. Mungkin kami salah, mungkin ya, tapi berkaitan dengan itu apa ya, situasional. Kalau di Sleman WFH itu pelayanan nggak bisa optimal, saya pengen mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat," katanya, ditemui Rabu (1/4/2026). 

"Nanti kalau ada masyarakat yang betul-betul (butuh) segera mendapatkan pertolongan, nanti akan ribet, nggih. Banyak hal lah yang artinya pertimbangan kami, untuk kami melayani seperti biasa," imbuh Harda. 

Pertimbangan dan hasil diskusi

Lebih lanjut, Mantan Sekda Sleman ini mengatakan, para ASN di lingkungan Pemkab Sleman sejauh ini tidak keberatan untuk tetap masuk seperti biasa. Ia menilai, instruksi WFH mungkin kurang mempertimbangkan kondisi riil pelayanan di tingkat wilayah.

Harda mengaku sudah dialog bersama rekan ASN dan mengatakan jika layanan yang bisa WFH hampir tidak ada. 

Kalaupun ada, misalnya ASN di Dinas Komunikasi dan Informatika (Dis Kominfo), dan jika itu diberlakukan justru dikhawatirkan menimbulkan kecemburuan dan ribet karena tidak merata. Sehingga dengan sejumlah pertimbangan, di Sleman tetap diberlakukan WFO. 

"Karena mungkin saya nyuwun sewu pada saat perintah ini diturunkan kan mungkin secara umum aja dilihat pelayanan, tapi di wilayah nggak dipertimbangkan," kata dia. 

Patuh jika wajib

Kondisi ini berbeda jika pemerintah pusat mewajibkan. Jika WFO wajib, Harda mengatakan pihaknya akan patuh.

Namun dari sisi pelayanan, Ia mempunyai pemahaman bahwa pelayanan langsung kepada masyarakat menjadi prioritas dan ASN di Kabupaten Sleman tidak keberatan jika tetap bekerja di kantor dengan baik. 

Cara hemat BBM

Adapun terkait efisiensi energi dan BBM yang menjadi latar belakang dari kebijakan WFH tersebut, Harda menegaskan tidak akan melakukan pemotongan anggaran secara serampangan. 

Ia lebih memilih untuk melakukan identifikasi detail atau istilahnya 'metani' terhadap kegiatan-kegiatan yang dijalankan perangkat daerah.