Pengentasan Kemiskinan, Reformasi Kalurahan dan Lumbung Mataraman

"Contohnya, kita berikan bantuan Rp300 ribu bagi lansia setiap bulan melalui Waluyo (Warung Lanjut Usia Yogyakarta). Harusnya itu untuk lansia tersebut, tapi karena budaya kekerabatan kita yang sangat kental, lansia tersebut sering kali tidak menikmati sendiri bantuannya, tapi dibagi dengan keluarganya. Ini yang membuat hasilnya terkadang menjadi bias," papar Ni Made.

Sebagai solusi atas bias tersebut, Pemda DIY kini tidak lagi sekadar memposisikan kalurahan sebagai saluran distribusi bantuan. Pendekatan diubah menjadi target kinerja terukur melalui program Reformasi Kalurahan.

"Oleh karena itu, sekarang ada program Reformasi Kalurahan yang mencakup reformasi pemberdayaan masyarakat dan birokrasi kalurahan. Kami memberikan target kinerja kepada perangkat desa. Jadi, tidak sekadar menyalurkan bantuan, tapi ada target yang harus dicapai: apakah kemiskinannya turun, stunting turun, atau pendapatan masyarakatnya naik. Kemiskinan tidak akan tuntas jika hanya dilihat dari helicopter view atau dari atas saja. Harus sampai ke level paling bawah dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Kita potret potensinya apa, lalu kita dukung meskipun dengan keterbatasan yang ada," tegasnya.

Proteksi UMKM dan Visi Kawasan Selatan

Di tengah pesatnya pembangunan jalan tol dan pengembangan kawasan Aerotropolis Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), Pemda DIY mengambil langkah proaktif agar masyarakat lokal tidak sekadar menjadi penonton. Mitigasi dilakukan agar DIY tidak hanya "dilewati" oleh ekosistem ekonomi baru tersebut.

"Terkait pembinaan dan pendampingan itu sudah dilakukan. Namun yang lebih penting adalah dikasih ruang atau panggung tidak UMKM kita? Itu intinya. Sejak awal pembahasan trase jalan tol, kami selalu meminta agar di rest area ada porsi khusus untuk UMKM," ujar Ni Made.

Ia menjelaskan bahwa negosiasi dengan Pemerintah Pusat dan pengelola tol dilakukan dengan syarat yang saling menguntungkan. 

"Pihak pengelola tol bersedia memberikan ruang asal kualitas produknya terjamin. Jadi ini berjalan dua arah: kami minta ruang, dan kami pastikan kualitas UMKM terpenuhi. Kami terlibat aktif agar jangan sampai ada ruang-ruang yang justru tidak bisa berkembang."

Langkah-langkah strategis ini bermuara pada visi besar pembangunan yang dicanangkan oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, yakni membalik arah orientasi pembangunan dari Utara ke Selatan (Among Tani ke Dagang Layar). Meski prosesnya masih berjalan, realisasi infrastruktur fisik terus dipacu.

"Harapan besarnya adalah menjadikan wilayah selatan sebagai pintu gerbang. Kita menatanya agar tidak semrawut, karena karakteristik pantai Selatan berbeda dengan Utara. Kita tidak ingin ada fungsi yang campur aduk di sana. Saat ini banyak penataan yang dilakukan, termasuk di Parangtritis dan Gumuk Pasir. Dari sisi aksesibilitas, kita bangun infrastruktur pendukung seperti Jembatan Kretek II, Jembatan Pandansimo (Kabanaran), dan menyusul Kelok 23. Selain itu, Pelabuhan Gesing sudah beroperasi untuk menguatkan Pelabuhan Sadeng. Tantangan paling besarnya sekarang adalah menyiapkan SDM-nya (Sumber Daya Manusia) agar siap menghadapi perubahan ini," pungkasnya. 

Baca juga: Jamin Kenyamanan Pemudik dan Wisatawan selama Lebaran, Wawali Kota Yogya: Jangan Takut Lapor!

Sinergi Dana Desa dan BKK Danais

Di tengah pemangkasan Dana Desa dari Pemerintah Pusat, Pemda DIY mendorong penguatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan (Danais) sebagai investasi sosial produktif di tingkat kalurahan. 

Alokasi ini dirancang bukan sekadar untuk pembangunan fisik, melainkan untuk membuka lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan, bersinergi dengan peran reguler Dana Desa dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMK2PS) DIY, KPH Yudanegara, menjelaskan bahwa kebijakan penganggaran harus menjunjung keadilan dan keberpihakan pada masyarakat.

Ia mengakui bahwa pemotongan Dana Desa berpotensi mengganggu keberlanjutan pembangunan, mengingat fungsinya sebagai penopang utama layanan dasar di tingkat kalurahan.