Pengentasan Kemiskinan, Reformasi Kalurahan dan Lumbung Mataraman

TANGGAL 13 Maret 1755 menjadi tonggak sejarah penting dalam perjalanan sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada tanggal itulah berdiri Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat, yang kemudian berkembang menjadi wilayah dengan jati diri kuat, kaya budaya dan memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Semakin hari, wilayah yang kemudian dikenal dengan sebutan DIY itu terus berkembang, senantiasa nguri-uri budaya, terlebih dengan keberadaan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman.

Hari ini, 13 Maret 2026, DIY genap berusia 271 tahun. Semangat Mulat Sarira Jumangkah Jantraning Laku menjadi tema Hari Jadi 271 Daerah Istimewa Yogyakarta.

Makna tema ini sangat dalam yakni, Sikap Mawas Diri, Ketajaman Fokus dan Ketenangan Berpikir, Peningkatan Kesadaran dan Wawasan, dan Penguatan Nilai Spiritual dan Filosofis. 

Di bawah kepemimpinan Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Wakil Gubernur KGPAA Paku Alam X, berbagai capaian ditorehkan dengan tujuan kesejahteraan rakyat. 

Terkini, upaya keras Pemda DIY mengurai anomali angka kemiskinan dan ketimpangan (rasio gini) pun mulai nyata hasilnya. Angka pertumbuhan ekonominya pun tertinggi.

Sedang di sisi tata kelola birokrasi, Pemda DIY menjadi contoh bagi provinsi lain dalam hal predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) "AA" dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Saat ini, intervensi kebijakan Pemda DIY difokuskan secara presisi hingga ke level akar rumput melalui program Reformasi Kalurahan, kepastian ruang bagi UMKM di Proyek Strategis Nasional, serta percepatan infrastruktur kawasan Selatan.

Di tengah efisiensi yang dilakukan Pemerintah Pusat, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti memastikan, Pemda DIY berpegang teguh pada optimalisasi desain program berbasis data dan pembatasan ketat pada kegiatan non-prioritas.

"Ya, yang pertama tentu kita harus tahu dulu masalahnya apa. Kita melihat apa masalah utama di DIY. Kita memiliki banyak indikator nasional untuk mengukur kinerja suatu daerah, seperti tingkat perekonomian, penanganan kemiskinan, hingga IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Jika kita lihat secara makro, indikator pembangunan kita bagus, namun menjadi anomali ketika angka kemiskinan kita masih cukup tinggi di Pulau Jawa," ungkap Ni Made, Rabu (11/3/2026).

Untuk menyiasati kapasitas fiskal daerah yang terbatas, Ni Made menegaskan perlunya ketepatan sasaran. 

"Saat mendesain program kegiatan, harus sesuai dengan data yang ada dan tepat sasaran. Apa yang dibutuhkan masyarakat, itulah yang diprogramkan. Terus kemudian terkait efisiensi, kita melakukan efisiensi pada aktivitas atau kegiatan yang belum menjadi prioritas atau tidak mendukung pencapaian tujuan secara langsung. Contohnya seperti perjalanan dinas, makan-minum, atau penggunaan ATK. Jika kita bisa menggunakan cara lain yang lebih efisien tanpa anggaran besar, itu yang kita tempuh," tambahnya.

Terkait upaya mengikis disparitas antara kawasan Utara dan Selatan serta memastikan 'kue' pertumbuhan ekonomi dinikmati kelompok rentan, Pemda DIY sejatinya telah menggelontorkan berbagai jaring pengaman sosial, termasuk Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU). 

Namun, implementasi di lapangan kerap berbenturan dengan realitas sosiokultural masyarakat.