Jelang Ramadan, Pemda DIY Perketat Pengendalian Inflasi dan Jaga Stabilitas Ekonomi

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memperketat pengendalian inflasi melalui koordinasi lintas daerah. 

Penulis: Hanif Suryo | Editor: Hari Susmayanti
Dok Humas Pemda DIY
High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY 2026 di Royal Ambarrukmo Hotel, Jumat (13/2/2026). Pertemuan tersebut membahas langkah antisipatif pengendalian inflasi menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memperketat pengendalian inflasi melalui koordinasi lintas daerah. 

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan tantangan pengendalian inflasi tidak hanya menjaga angka tetap dalam sasaran, tetapi juga memastikan stabilitas sosial dan kepastian ekonomi di tengah lonjakan permintaan musiman.

Pernyataan tersebut disampaikan Sultan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY 2026 di Royal Ambarrukmo Hotel, Jumat (13/2/2026).

Forum ini mempertemukan unsur pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta pemangku kepentingan terkait guna menyusun langkah antisipasi inflasi menghadapi momentum hari besar keagamaan nasional.

Menurut Sultan, tekanan inflasi menjelang Ramadan dan Idul Fitri hampir selalu meningkat.

Kenaikan permintaan masyarakat, mobilitas pemudik, serta dinamika pasokan pangan menjadi faktor utama pendorong gejolak harga.

“Tantangan kita bukan hanya mempertahankan angka dalam koridor sasaran. Tantangan kita, adalah menjaga ketenangan sosial dan kepastian ekonomi, di tengah momentum musiman yang sensitif,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, meskipun inflasi tahunan DIY masih berada dalam rentang sasaran nasional, pendekatan pengendalian tidak boleh bersifat reaktif.

Baca juga: Harga Emas Hari Ini Sabtu 14 Februari 2026: Antam, UBS dan Galeri24 Turun Semua

Pemerintah daerah diminta mengedepankan langkah yang antisipatif, presisi, dan terkoordinasi lintas sektor maupun wilayah.

Sejumlah rekomendasi pun disampaikan. Pertama, penguatan rantai pasok serta penyusunan neraca pangan daerah.

Kedua, memprioritaskan pemenuhan konsumsi masyarakat DIY sebelum distribusi keluar daerah. Ketiga, memperkuat peran BUMD sebagai offtaker sekaligus stabilisator pasokan.

Keempat, fokus pada komoditas bergejolak (volatile) seperti cabai rawit, cabai merah, bawang merah, telur, dan daging ayam.

Kelima, mendorong modernisasi sistem penyimpanan dan optimalisasi cold storage oleh BUMD.

Keenam, memastikan intervensi pasar memenuhi prinsip tepat lokasi, tepat waktu, dan tepat sasaran.

Ketujuh, memperkuat keamanan pasar dan jalur distribusi, termasuk kolaborasi lintas daerah melalui kerja sama antardaerah.

Sumber: Tribun Jogja
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved