619 Taruna STPN Diterjunkan untuk Pemutakhiran dan Restorasi Data Pertanahan Nasional

Ringkasan Berita:

• ATR/BPN mempercepat proses digitalisasi dan validasi data pertanahan nasional dengan menerjunkan 619 Taruna STPN ke lapangan. 
• Sebanyak 285 taruna ditempatkan di wilayah DIY, 304 taruna diterjunkan ke Jawa Tengah, dan 30 taruna mengemban misi khusus di Aceh dan Sumatera Utara.
• Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan bahwa pengelolaan pertanahan bukan sekadar urusan administrasi, melainkan sebuah laku untuk memuliakan kehidupan. 

TRIBUNJOGJA.COM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat proses digitalisasi dan validasi data pertanahan nasional dengan menerjunkan 619 Taruna STPN ke lapangan. 

Dalam pelepasan yang digelar Senin (9/2/2026) di Yogyakarta, para taruna ini ditargetkan mampu membersihkan basis data dan menyelesaikan persoalan sengketa di tingkat akar rumput. Langkah ini dinilai strategis untuk menciptakan tata kelola pertanahan yang presisi, transparan, dan meminimalisasi konflik di masa depan.

Pelepasan peserta program Kuliah Kerja Nyata Pertanahan – Praktik Tata Laksana Pertanahan Tematik (KKNP-PTLP) ini dilakukan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta. Sinergi ini menandai babak baru perpaduan antara teknologi digital dan pendekatan kearifan lokal.

Wakil Menteri Ossy Dermawan menegaskan bahwa kementerian berkomitmen menerjemahkan nilai-nilai pengabdian ke dalam penguatan teknis dan sumber daya manusia (SDM). Hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan penguatan kualitas SDM sebagai fondasi pembangunan nasional.

Cetak birokrat responsif

Menurut Ossy, terjun langsung ke lapangan adalah metode terbaik untuk mencetak birokrat yang responsif.

”Pengalaman lapangan seperti inilah yang membentuk aparatur pertanahan yang matang. Taruna diajak untuk tidak hanya terpaku pada aturan dan prosedur, tetapi memahami bahwa tanah menyangkut manusia, ruang hidup, dan dinamika sosial,” tegas Ossy.

Ia juga menitipkan tiga pesan kunci kepada para taruna, yakni eksplorasi lapangan sebagai guru terbaik, menjaga integritas dan karakter, serta kesadaran akan dampak jangka panjang dari data yang mereka kerjakan. Taruna harus menyadari bahwa data yang diperbaharui adalah bagian fundamental dari Sistem Pertanahan Nasional dan bentuk kepercayaan besar negara.

Secara khusus, Ossy menyoroti pentingnya penempatan di Yogyakarta sebagai ruang pembelajaran unik. Di wilayah ini, para taruna akan bersentuhan langsung dengan dualitas pengelolaan tanah nasional dan tanah khusus, yakni Tanah Kasultanan dan Tanah Pakualaman.

”Di Yogyakarta, kebijakan nasional harus berjalan selaras dengan sejarah, budaya, dan kearifan lokal. Ini adalah pelajaran penting tentang bagaimana administrasi modern dapat berjalan harmonis dengan tata kelola lokal,” tambahnya.

Pesan Gubernur DIY

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan bahwa pengelolaan pertanahan bukan sekadar urusan administrasi, melainkan sebuah laku untuk memuliakan kehidupan. KKN Pertanahan, menurut Sultan, adalah wujud pendidikan yang menyatu dengan pengabdian masyarakat. Taruna diminta tidak berhenti pada teori, tetapi mendampingi pelayanan dan menyelesaikan persoalan nyata.

”Dengan cara itulah, ilmu tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi hadir sebagai kemanfaatan,” kata Sri Sultan.

Sultan menekankan bahwa kehadiran taruna di tengah masyarakat adalah upaya menata administrasi agar akurat dan bertanggung jawab. Meski pekerjaan administratif kerap dianggap sepele, Sultan justru melihatnya sebagai hal vital.

”Kerja-kerja ini mungkin sunyi. Tidak selalu tampak di permukaan. Namun justru di sanalah fondasi keadilan dan kepastian hukum dibangun,” tutur Sri Sultan.

Sultan pun berpesan agar para taruna bekerja dengan hati dan menjunjung tinggi etika selama berinteraksi dengan warga.