Jelang Ramadan, Pemda DIY Stop Pola 'Pemadam Kebakaran' dalam Pengendalian Harga Pangan

Ringkasan Berita:

• Setop penanganan harga pangan secara sesaat, Pemda DIY bakal menjadikan manajemen pola tanam dan distribusi yang lebih terintegrasi untuk mengendalikan harga pangan jelang ramadan.
• Keberadaan komoditas di lapangan menjadi kunci utama pengendalian harga. 
• Pemda DIY berkomitmen menjalankan prinsip 4K: Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif

TRIBUNJOGJA.COM - Pemda DIY menekankan pentingnya perombakan strategi pengendalian harga pangan agar tidak terjebak dalam pola penanganan sesaat atau bersifat "pemadam kebakaran". Selain memastikan distribusi melalui operasi pasar, pemerintah mendorong optimalisasi lahan marginal dan peran BUMD sebagai penyeimbang pasar untuk menjaga daya beli masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengungkapkan bahwa fluktuasi harga pangan menjelang hari besar keagamaan merupakan siklus rutin tahunan yang seharusnya bisa diantisipasi dengan manajemen pola tanam dan distribusi yang lebih terintegrasi.

Kunci pengendalian harga pangan

Menurut Ni Made, keberadaan komoditas di lapangan menjadi kunci utama pengendalian harga. Ia mencontohkan dropping Minyakita oleh Bulog melalui kupon operasi pasar sebagai langkah intervensi jangka pendek. Namun, ia menekankan bahwa langkah tersebut belum menyentuh akar permasalahan jika ketersediaan barang tidak terjaga sepanjang tahun.

Salah satu solusi yang didorong adalah pemanfaatan tanah marginal untuk memecah dominasi panen raya yang seringkali justru membuat harga anjlok. Dengan teknologi pertanian, komoditas hortikultura seperti cabai seharusnya dapat dipanen secara merata tanpa bergantung pada musim tertentu.

"Sebenarnya waktu saya di Biro Ekonomi sudah ada studi. Kita kerja sama dengan Balai Penelitian Pertanian yang vertikal itu. Jadi untuk bicara tanah marginal itu bisa dioptimalkan tidak? Bisa kan ya. Tanah-tanah marginal itu yang sekarang bicara lombok. Kan tidak harus panen di Maret, April gitu kan. Lombok itu kan gampang ya. Bisa setiap tahun ya? Ya bisa. Memang kan kadang-kadang sampai anjlok harganya 1 kilo 10 ribu. Tapi kalau pas mahal dia lebih dari daging kan. Kan seperti itu," ujar Ni Made.

Ia menambahkan, ketergantungan pada pola tanam tradisional—seperti padi-padi-palawija—perlu dievaluasi kembali agar pasokan pangan tidak menumpuk di satu waktu (panen raya) namun langka di waktu lain.

Komitmen Pemda DIY

Dalam kerangka Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemda DIY berkomitmen menjalankan prinsip 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif). 

Salah satu strategi yang diperkuat adalah mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk bertindak sebagai pembeli siaga (off-taker).

Dengan adanya off-taker, produksi petani dapat terserap dengan harga yang adil, sehingga BUMD bisa berfungsi sebagai penyeimbang pasar saat harga di tingkat konsumen mulai merangkak naik. Pemerintah pun menyiapkan intervensi berupa subsidi biaya logistik bagi distributor besar guna menekan harga di hilir.

"Ya ini kan penting gitu. Tidak sekedar slogan, tapi ini memang harus dijalankan. Termasuk kerja sama dengan BUMD. Dia sebagai off-taker misalnya seperti itu. Jadi produksi-produksi pertanian itu dibeli ya. Akan jadi penyeimbang gitu. Nanti tinggal pemerintah kan tinggal subsidi di mana? Kan biasanya kita subsidi di biaya sewa, biaya angkut gitu ya. Untuk distributor-distributor besar, komoditas tertentu. Kita biasanya support-nya di situ," tutur Ni Made.

Tantangan Daya Beli

Menyikapi kondisi ekonomi saat ini, Pemda DIY mengakui adanya tantangan besar ketika harga pangan tetap tinggi di tengah daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Ni Made mengimbau masyarakat untuk menerapkan pola konsumsi yang tidak berlebihan, terutama menjelang bulan Ramadhan yang biasanya diiringi peningkatan pengeluaran.

"Ya itu yang susah juga ya. Ini kan satu message-nya kan, harga pun ditekan, tapi daya beli juga tidak mampu, ya menyusahkan lah semuanya. Kita juga tidak bisa memaksakan diri. Misalnya, ya kalau kebiasaan, mungkin lebaran, kita harus menyambut keluarga, apalagi biasanya borosnya di bulan suci Ramadhan-nya ya, di bulan puasanya. Ya itu yang sebenarnya harus kita atur seperti apa. Karena sebenarnya kan sama seperti kita puasa selain bulan Ramadan, jadi kita yang sendiri yang harus bisa menata. Tidak perlu berlebihan. Ya tidak perlu berlebihan," pungkasnya.