Komisi D DPRD DIY Pertanyakan Pengangkatan Petugas SPPG Jadi PPPK, Ingatkan Nasib Guru Honorer
Kebijakan mengangkat pegawai MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi PPPK sudah seharusnya linier dengan keadilan bagi guru.
Penulis: Miftahul Huda | Editor: Yoseph Hary W
R.B Dwi secara tegas juga menyebut tidak menolak adanya rencana kebijakan pengangkatan PPPK pegawai MBG.
Hanya saja masih ada hal yang seharusnya menjadi prioritas dari pemerintah, bahwa gizi yang tercukupi bagi peserta didik juga harus didukung dengan kualitas seorang guru yang mumpuni.
"Guru juga harus bergizi dalam arti yang luas, honornya jelas, kesejahteraannya jelas. Pasti ada kesenjangan ketika pegawai MBG menjadi PPPK dan Guru tetap honorer. Nanti tujuannya Pak Presiden enggak tercapai, karena Pak Presiden itu sebetulnya bagaimana anak-anak bergizi linear dengan mutu pendidikan dan anak-anak itu setelah lulus akan mendapatkan sebuah masa depan yang lebih baik. Tapi masa depan yang lebih baik ini juga guru akan menjadi kunci," pungkasnya. (hda)
DPRD DIY
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Makan Bergizi Gratis (MBG)
| Raperda Perfilman DIY: Ekosistem Film Tak Sekadar Industri, Ditargetkan Tumbuh hingga Kalurahan |
|
|---|
| Perlindungan Budaya dan Ekosistem Karst Jadi Pijakan Penguatan Keistimewaan DIY |
|
|---|
| Massa Driver Ojol di DIY Gelar Aksi Damai, Sampaikan Tuntutan di Gedung DPRD DIY |
|
|---|
| Guru Non-ASN di DIY Dipastikan Tetap Mengajar, Anton Prabu : Tidak Ada Pemberhentian |
|
|---|
| Majelis Nasional Korsel Kunjungi DPRD DIY, Bahas Kerjasama dan Belajar Sistem Otonomi Daerah |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jogja/foto/bank/originals/Penampakan-Menu-Makan-Siang-Siswa-dari-Dapur-Magelang-yang-Ditinjau-Prabowo-Subianto.jpg)