Apel Perdana 2026, Wabup Kulon Progo Dorong Komitmen Pelayanan dari Seluruh ASN

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo menggelar Apel Perdana bagi seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tahun 2026, Senin (05/01/2026). Apel berlangsung di halaman Kantor Sekretariat Daerah Kulon Progo.

Apel perdana tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati (Wabup) Kulon Progo, Ambar Purwoko. Ia menyampaikan sejumlah pesan ke seluruh jajaran.

Salah satunya berkaitan dengan komitmen para ASN sebagai pelayan publik. Mereka didorong untuk meningkatkan integritas, kinerja, transparansi, serta kualitas pelayanan publik sepanjang 2026.

"Tujuan pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan yang tulus," kata Ambar saat memberikan arahannya dalam Apel Perdana 2026.

Ia mendorong agar seluruh jajarannya memperkuat kolaborasi dan koordinasi. Sebab dengan cara tersebut, kinerja pelayanan publik akan menjadi lebih baik di 2026 ini.

Ambar pun meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih aktif dalam melakukan publikasi kegiatan hingga pelaksanaan program. Publikasi terutama dilakukan lewat media sosial resmi pemerintah.

"Terutama capaian kinerja yang bersifat positif, agar dipublikasikan secara luas ke masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Mahasiswa Alami Gangguan Kesehatan saat Ikuti ECE, RSJ Grhasia Lakukan Penanganan Medis

Menurut Ambar, publikasi merupakan bentuk transparansi pelayanan publik di era digital.

Namun tetap diperlukan koordinasi dan komunikasi yang baik agar seluruh target pembangunan juga bisa tercapai secara optimal.

Ia menegaskan pelayanan publik yang diberikan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Seluruh OPD pun disarankan untuk melakukan publikasi setidaknya setiap pekan.

"Tujuannya agar masyarakat tahu, ikut merasakan dan ikut memiliki hasil kerja yang telah dilakukan," jelas Ambar.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kulon Progo, Agung Kurniawan mengatakan publikasi kinerja selama ini sudah diupayakan agar dilakukan setiap hari.

Publikasi dilakukan salah satunya lewat situs resmi tiap OPD.

Media sosial pun turut dimanfaatkan untuk publikasi hingga menerima umpan balik dari masyarakat. Sebab media sosial resmi pemerintah juga dijadikan sebagai ruang partisipasi publik.

"Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, saran, maupun kritik melalui saluran resmi seperti situs Lapor dan media lainnya yang konstruktif dan terukur," kata Agung.(alx)